TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Romy, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan protes sejumlah kader senior partai yang tergabung dalam Forum Peduli PPP, yang berharap Muktamar partai pagelarannya dipercepat.

Kepada wartawan di acara halal bihalal di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014), Romy menyebutkan bahwa hal tersebut bukan lah bentuk perpecahan internal partai berlambang Ka'bah itu. Protes tersebut kata dia adalah bentuk ungkapan sebagian kader yang beraharp partai menjadi lebih baik lagi.

"Apa yang disampaikan oleh sejumlah kader senior sebenarnya merupakan ungkapan dari keinginan untuk memperbaiki partai," katanya.

Forum Peduli PPP yang dipimpin oleh Muhammad Rodja berharap partai segera menggelar Muktamar, yang menurut amanat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada April lalu, pelaksaannya harus digelar sebulan setelah pemilihan presiden (pilpres) 2014. Pada Muktamar tersebut menurut mereka juga harus digelar pemilihan ketua partai yang baru, dan evaluasi keterlibatan PPP di Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Romy menyebutkan saat ini DPP PPP sudah melakukan pembahasan terkait jadwal pelaksaan Muktamar. Menurut Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kata dia Muktamar harus digelar paling lambat setahun setelah pemimpin baru ditetapkan, atau pada Oktober 2015 mendatang.

"Itu bisa berjalan lebih cepat. Keinginan untuk dipercepat memang sudah ada, dan sudah direncanakan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan bahwa saat ini panitia Muktamar belum bisa dibentuk, pasalnya kader-kader partai masih sibuk mengurus pemilihan presiden (pilpres), serta persiapan anggta dewan baru.

"Kita ingin menyelesaikan dulu seluruh agenda terkait pilpres. (Setelahnya) baru kita konsentrasi ke Muktamar," tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan pasangan Prabowo - Hatta, PPP akan tetap bergabung di Koalisi Merah Putih. Ia juga menyebutkan hingga kini tidak ada pembicaraan terkait pengalihan dukungan ke pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), yang pada 23 Juli lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinyakatan sebagai pemenang. (NURMULIA REKSO PURNOMO).