Laporan Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden Joko Widodo diminta untuk memilih menteri koperasi dari kalangan profesional atau praktisi usaha kecil - menengah. Misalnya pengusaha kelas UKM (Usaha Kecil Menengah) yang telah terbukti jelas kinerjanya, kreativitasnya, dan integritasnya dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan tersebut.

Itu saran dari Koordinator Arwana (Aliansi Relawan Nawacita), Gideon Wijaya Ketaren (GWK) kepada Tribunnews.com, Kamis (21/8/2014).

Karena, menurut GWK, profil menteri Koperasi dan UKM selama ini bukan berasal dari pelaku usaha UKM yang merintis dari nol. Tetapi lebih banyak pelaku usaha yang berbasis pada tender-tender APBN. Sehingga ketika bertemu dengan realitas UKM yang ibarat masih bayi butuh banyak perhatian, sosok tersebut "mati akal".

Selain itu, dia menilai Koperasi dijadikan birokrasi yang ribet karena bukan spirit berkooperasi dengan jiwa kemandirian usaha melalui azas gotong rotong dalam ekonomi yg ditularkan. Tetapi lebih kepada kegiatan seremonial oleh birokrat berbagai kementerian untuk menghambur-hamburkan anggaran disamping untuk konstituen partainya.

"Karena itu sosok yang tepat dipilh Jokowi-JK adalah dari pengusaha Koperasi/UKM itu sendiri yang telah terbukti jelas kinerjanya, kreatifitasnya, dan integritasnya dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan tersebut," tutur GWK.

Lebih lanjut GWK juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar itu adalah bagaimana menciptakan 2% wirausaha baru dalam periode 5 tahun kabinet Jokowi-JK. Disamping juga merampingkan Birokrasi di seluruh Kementrian yang ada keterkaitannya dengan perijinan, pembinaan, akses permodalan dan informasi pasar, seharusnya ini satu pintu.

"Hanya dengan cara ini negara ini bisa bersaing secara ekonomi dengan negara lain," kata GWK yang juga Pengusaha Pengurai Limbah dan Sampah Organik.