TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman, menyoroti kesejahteraan para petani yang selama ini kondisinya masih terpuruk akibat kesulitan mendapatkan pupuk. 

Berdasarkan hasil observasi dan kajian dirinya di lapangan, Arif mengungkapkan bahwa kesulitan para petani mendapatkan pupuk ini akibat banyaknya praktik-praktik atau perilaku-perilaku koruptif yang dilakukan oleh para oknum-oknum tertentu.

"Maka saya memiliki ide dan gagasan agar pemerintah bukan lagi memberikan subsidi untuk pupuk, tapi memberikan subsidi pada Nilai Tukar Petani (NTP). Karena para petani yang sesungguhnya, mereka justru tidak menikmati pupuk subsidi ini. Jangankan yang subsidi, pupuk non subsidi saja sulit, seperti ada yang memonopoli,” kata Arif dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

Legislator Nasdem dari Dapil Banten I ini menduga para pelakunya adalah oknum tengkulak yang mungkin bekerjasama dengan oknum supplier atau agen pupuk. 

“Bahkan mungkin dengan Oknum PT Pupuk Indonesia," ujar Arif.

Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya, kata Arif, di saat para petani Kesulitan mendapatkan pupuk, baik pupuk subsidi maupun non subsidi, para tengkulak tersebut malah begitu mudah mendapatkannya.

"Saat para petani kesulitan mendapatkan pupuk, yang terjadi adalah datang seseorang (tengkulak) yang seolah-olah pahlawan, dia cukupi kebutuhan pupuk para petani dengan harga non subsidi. Kemudian komitmen yang dibangun adalah NTP dikuasi oleh oknum tengkulak itu. Dan para petani tidak bisa menjual kepada siapapun," ucapnya.

Parahnya lagi, lanjut Arif, pada saaat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) maupun harga Gabah kering giling (GKG) begitu rendah, namun Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium malah begitu tinggi.

Dengan kondisi demikian, Arif mendesak kepada pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pupuk kepada para petani, tapi yang dilakukan pemerintah adalah memberikan subsisidi pada Nilai Tukar Petani (NTP).

"Selama ini yang jadi masalah adalah ketika para petani menjual hasil panen, NTP-nya itu selalu di bawah HPP itu karena seluruh hasil panen dimonopoli atau dikuasai oleh para oknum tengkulak, mereka seenaknya memberikan harga kepada para petani," ujar Arif.

"Namun ketika pemerintah hadir, misalnya ketika di HPP-nya Rp6.500 ribu, maka pemerintah memberikan subsidi, sehingga harganya bisa Rp8.000 ribu, atau Rp9.000 ribu. Pemerintah, melalui Bulog, wajib membeli Gabah mereka. Begitupun berlaku untuk hasil pertanian lainnya,” imbuhnya.

Pencabutan pupuk subsidi yang diganti dengan subsisidi NTP, menurut Arif, akan lebih efektif dan tepat sasaran. Karena selama ini mayoritas para petani sudah membeli pupuk dengan harga non subsidi.

"Kalau produknya ada, jangankan yang non subsidi yang subsisidi saja para petani itu mau beli, jadi Tata kelola Pembelian dan Penjualan Pupuk ini yang harus juga di benahi," katanya.

Selain itu, kata Arif, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah pun harus lebih meningkatkan pembinaan kepada para petani.

Baca juga: Mentan Amran Cabut Izin Distributor yang Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Eceran Tertinggi

"Petani juga harus diberikan edukasi oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga para petani dapat menghasilkan hasil panen yang lebih bagus dan melimpah," tandasnya.