Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Politisi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan RAPBN memuat akumulatif kebutuhan rakyat. Ia menjelesakan pada rapat antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah SBY, terungkap jika terjadi kenaikan BBM senilai Rp.1000/liter akan menciptakan inflasi 1,43 persen.

Kemudian kemiskinan naik 0,61 persen, yaitu sekitar 1.525.000 juta orang. Lalu, setiap kenaikan BBM senilai Rp.500/liter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar Rp. 100.000/bulan.

"Apakah benar BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh orang kaya? Saya ingin mengatakan, ketika bicara subsidi energi dikontradiksikan pada dikotomi kaya miskin, maka kita telah masuk pada perangkap pemikiran ekonomi mazhab pasar alias neolib. Logika ekonomi neoIlib memang bertentangan dengan logika politik sosial karena tekanan pada efisiensi yang sering mengabaikan msalah keadilan, solidaritas," kata Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Rieke mempertanyakan  data kemiskinan yang mana yang digunakan pemerintah. Rieke kemudian menyampaikan beberapa data kemiskinan yang digunakan pemerintah SBY yakni, daya Beli setiap orang/bulan (BPS 2013), di atas Rp 1 juta = 38,4 juta (16%), antara Rp500ribu-Rp.1 juta=69,6 juta (29%), di bawah Rp.500 ribu=132 juta (55%)

"Penanganan Kemiskinan (2013), Jamkesmas 86,4 juta orang, Raskin 70 juta orang, BLSM 62 juta orang,"imbuhnya.

Menurut Anggota Komisi IX DPR itu, jika  dilihat komposisi pengeluaran masyarakat maka akan diperoleh perbandingan makanan dan non makanan yakni, 60% ; 40%. Sebanyak 76% terkena dampak karena faktor kenaikan ongkos transportasi dan efek domino lainnya.

"Saya balik bertanya: betulkah mereka bukan pengguna BBM bersubsidi," imbuhnya.

Rieke menjelaskan terkait ruang Fiskal RAPBN 2015. Rieke pun membuka belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM Rp291,111T.

Diantaranya, belanja Kementrian/Lembaga 600T, belanja Pegawai Rp270 T, belanja Modal plus Belanja Barang Rp330T, belanja Sosial plus Belanja Lain-lain Rp150 T

"Ruang fiskal Rp480 T habis untuk program Pemerintah SBY yang tinggal kurang lebih 1,5 bulan,"tegasnya.

Rieke pun kembali mempertanyakan, bahwa apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya cara untuk dapatkan anggaran jalankan 9 Program Nawa Cita Jokowi-JK.

"Masih banyak cara lain. Pemerintahan SBY yang tinggal satu bulan setengah harus punya itikad baik. Sebagai seorang neragawan, saya yakin SBY tak punya niat untuk mengganjal program-program Pemerintahan Jkw JK," tuturnya.

Kata Rieke, dalam negosiasi antara Jokowi dan SBY yang sedang berlangsung di Bali, kiranya ada opsi ruang fiskal untuk jalankan 9 program nawa cita. Hal yang wajar, jika SBY serahkan 50% dari 480 T. Sekitar Rp240 T, dirinya yakin bisa dioptimalkan untuk program nawa cita.