Dengan anggaran yang ada sekitar  Rp240 T tersebut, Di enam bulan pertama, sambil menanti pembahasan APBN Perubahan 2015, kiranya ada beberapa prioritas program.

Sesuai dengan perintah UU Desa maka diwajibkan ada alokasi anggaran langsung ke desa dari APBD dan APBN. Pemerintah SBY hanya alokasikan Rp9Triliun di RAPBN 2015 untuk 79.702 Desa. Per desa artinya hanya mendapat alokasi sekitar Rp.114 juta

"Untuk tahap awal, dengan kondisi kas negara yang ditinggalkan pemerintah SBY defisit Rp257 T, maka oleh Pemerintahan Jokowi-JK per desa direncanakan Rp 500 juta. Total anggaran tambahan yang diperlukan sebesar Rp30 T," cetusnya.

Rieke berharap, pertemuan SBY dan Jokowi jangan sampai membuat rakyat buntung. Kata Rieke Di sisa satu setengah bulan pemerintahan, ia yakin SBY masih ingat pada ucapannya di pidato penyampaian nota keuangan di rapat paripurna DPR 15 Agustus 2013.

Dimana SBY tidak akan membebani pemerintahan baru. Karenanya, Rieke juga yakin Pak SBY sebagai Presiden dua periode sangat bijak dan memahami tidak mungkin Pemerintah Jokowi-JK akan jalankan program yang sesuai visi misi mereka, jika ruang fiskal yang ada  digunakan seluruhnya untuk semua program Pemerintahan SBY - Boediono yang tinggal 1,5 bulan saja.

"Meskipun desakan untuk mencabut subsidi BBM cukup kuat, saya yakin Jokowi sangat mengerti, bahwa pencabutan subsidi BBM akan memicu kenaikan ongkos produksi dan transportasi, serta kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Saya yakin Jokowi juga tak akan melupakan janji kampanye Pilpres, hanya konstitusi yang bisa memerintah saya" katanya.

"Karenanya saya yakin kebijakan politik ekonomi yang akan diambil oleh Jokowi akan mengembalikan marwah pasal 33 UUD 1945," pungkasnya