TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan persoalan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejatinya bukanlah persoalan yang mudah, maka perlu dikomunikasikan kepada masyarakat.

“Hal ini sekaligus sebagai ujian bagi pemerintahan Jokowi-JK. Yaitu, bagaimana harus melindungi masyarakat atas dampak kenaikan harga BBM tersebut,” kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung pada wartawan seusai menerima Kepala Politik (Political Counselor) Kedutaan Amerika Serikat, Mark Clark, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Mengingat postur anggaran pemerintahan mendatang yang sangat kecil. Seandainya pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) di awal-awal pemerintahannya, maka hal tersebut bukan karena administrasi pemerintahan yang tidak baik, melainkan karena proses carry over atau melanjutkan kebijakan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut politisi PDIP itu, kenaikan harga BBM harus ada alasannya. Sebab, kalau memang ruang fiskalnya masih baik atau kuat tentu kami tidak berharap untuk kenaikan BBM. Namun kondisinya saat ini ruang fiskalnya sangat sempit.

“Apakah kita mau negara tidak membayar gaji pegawai karena ruang fiskalnya yang sempit. Tentu di sini aparatur pemerintahan harus efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” ujar Pramono.

Terkait lawatan Mark Clark sendiri, kata Pramono, bahwa Amerika Serikat berharap agar pemerintahan Indonesia mendatang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah dilakukan pada pemerintahan SBY sepuluh tahun terakhir.

“Amerika juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan di Indonesia. Sebagaimana komitmen GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), mengingat bagaimanapun korupsi menjadi beban yang tidak ringan bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.