TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyarankan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla agar menjalankan programnya ketika usai dilantik pada 20 Oktober 2014.

Alhasil, program atau kebijakan miliknya tidak diterapkan pada pemerintahan sekarang. "Kalau pemerintahan Jokowi JK punya kebijakan silahkan dilaksanakan tanggal 20 Oktober. Tidak baik kalau pemerintah sekarang diminta untuk menyesuaikan sesuai visi misi yang akan datang," kata Chairul di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Menurut Chairul, berdasarkan UUD 45 pasal 4, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II pada hasil pemilu 2009 masih akan memegang kendali pemerintahan presiden dan wakil presiden yang baru dilantik.

"Jadi, tugas kita hanya membantu memberikan keterangan sebaik-baiknya agar bisa dilakukan persiapan dengan baik," tutur Chairul.

Lebih jauh Chairul mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan tugas kepada tiga menteri yakni Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Mensegneg, untuk membantu pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan tugasnya ke depan.

"Jadi setelah disumpah di MPR, itu dapat melaksanakan tugasnya lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Karena sudah mendapatkan informasi yang tepat dari sumbernya sendiri sehingga tahu masalah yang harus dihadapi dan apa yang harus dilakukan di pemerintahan yang akan datang," tuturnya.