TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Jk) diminta  berkonsentrasi   memikirkan belanja negara  tahun 2015 sebesar Rp 2.020 triliun dari pada sibuk  membahas kabinet dan calon-calon menteri  dalam kabinet  Presiden Jokowi.  

Untuk  mencapai belanja negara  yang disampaikan Presiden SBY saat menyampaikan pidato kenegaraan nota keuangan RABN 2015 itu bukan pekerjaan mudah atau  sangat berat.

“RAPBN tahun 2015 kan direncanakan mencapai Rp 2.020 triliun. Itu kan sangat berat. Nah, yang harus dipikirkan itu bagaimana caranya menggenjot penerimaan negara ,terobosan apa yang mau dibuat, bukan melontarkan isu soal perampingan kabinet dan membuat spekulasi menteri-menterinya Jokowi,” kata pengamat politik Timbul Tampubolon kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Koordinator Komunitas Kasih Matraman Raya 10A(KKMR) ini memperkirakan pemerintahan Jokowi-JK nanti  bisa kewalahan  mengelola perekonomian nasional  ke depan  dengan alokasi belanja negara sebesar Rp 2.020 triliun.

Bukan saja  persoalan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, memikirkan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pun banyak kendalanya.

 “Tim transisi ditantang kreatifitasnya menggali penerimaan negara dari sektor pajak, potensinya sangat besar misalnya menaiikan pajak barang mewah, cukai rokok dan sebagainya,” katanya.

Begitu jugan menstabilkan nilai tukar rupiah yang masih melemah, tim transisi perlu berkonsultasi dengan berbagai pihak, bila perlu berkonsultasi dengan pelaku  bisnis keuangan dan pasar  George Soros.

Oleh karena itu tim transisi harus fokus memikirkan masalah penerimaan negara yang disusun oleh pemerintahan SBY itu. “Mereka saya lihat malah ikut terlibat dalam pembicaraan soal siapa yang akan menjadi menteri,”ujar Timbul Tampubolon.

Setelah ada gambaran penerimaan negara itu kata dia baru lah dibuat berbagai kebijakan-kebijakan

Mengenai calon-calon menteri itu kata dia tergantung pada Jokowi-Jk. Keduanya sudah tahu apa yang akan mereka perbuat nanti, terutama  mencari figur-figur yang akan duduk di kabinet. “Jokowi-Jk jangan direcokin,”imbuhnya.

Dia menyatakan, kementerian-kementerian ini sudah ada sistimnya. Artinya, begitu sudah ada menterinya, maka sistim itu pun akan jalan dengan sendirinya. Tinggal bagaimana mensinkronkan dengan anggaran yang sudah dialokasikan dengan program-program prioritas Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, jalan tol laut dan sebagainya. “Tim Transisi dalam 40 hari ini fokus disitu, jangan kemana-mana,”pinta Timbul Tampubolon.

Dia menambahkan, perampingan kabinet justru bisa merepotkan pemerinatahn Jokowi-Jk, selain memakan waktu, juga menyangkut soal  sumber daya manusianya.

“Perampingan itu bisa merepotkan, keculai ditambah, boleh saja,”katanya.