Tribunnews.com, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu memandang, BUMN seringkali dijadikan alat pelindung bagi pemerintah untuk menghadapi permasalahan. Padahal, permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh BUMN.

Said memberi contoh masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal bahan bakar minyak dan gas ukuran 12 kilogram. Masalah tersebut malah dibebankan kepada PT Pertamina untuk diselesaikan.

"Seperti halnya gas 12 kilogram. Itu kan persoalan pemerintah, bukan persoalan BUMN. Kenapa BUMN yang disuruh rugi? Sama halnya dengan subsidi BBM. Subsidi BBM seperti yang kemarin pembatasan BUMN. Itu kan pemerintah yang menugaskan, tapi Pertamina yang menghadapi," kata Said di sela-sela acara diskusi publik dan pameran IPTEK "Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan" di Tugu Proklamasi, Sabtu (6/9/2014).

Lebih lanjut Said mengungkapkan, ke depan harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan BUMN. Apabila pemerintah menghadapi masalah, maka jangan melimpahkan masalah tersebut kepada BUMN untuk diselesaikan.

"Menurut saya ke depan kalau yang tanggung jawab pemerintah, clear oleh pemerintah. BUMN, clear oleh BUMN," tegas dia.

Selama ini, ujar Said, BUMN sering dijadikan alat bagi pemerintah terkait defisit anggaran. Seperti misalnya bengkaknya anggaran negara yang digunakan untuk mengimpor BBM. "Bagaimana itu BUMN dimanfaatkan pemerintah dalam menghadapi defisit APBN," ujar Said.