Tribunnews.com, Jakarta - Salah satu program unggulan dalam membangun infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK  yaitu menjadikan laut sebagai faktor utama dari sistem konektivitas nasional. Sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, upaya untuk menjadikan semboyan "Jalasveva Jayamahe" -di lautan kita jaya- sebagai simbol pemersatu bangsa harus tercermin dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur nasional.

Demikian disampaikan Akbar Faisal, Deputi Kantor Transisi Bid. Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Publik dalam keterangan kepada Tribunnews.com, Minggu (7/9/2014).

Menurut Akbar, kesadaran bahwa laut menjadi bagian yang sangat penting dalam eksistensi nasional serta menjadi simbol pemersatu bangsa telah menjadi pemahaman publik.

"Namun upaya untuk mewujudkannya dalam dimensi program prioritas serta memberi kontribusi terhadap arus kelancaran muatan barang dan penumpang masih terasa belum maksimal," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintahan Jokowi-JK  memandang bahwa konektivitas laut dapat benar-benar terealisasikan bila paradigma land oriented diubah menjadi maritime oriented. "Dengan pendekatan baru ini diharapkan beban transportasi darat yang sangat berat, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, dapat dipindahkan melalui jalur laut dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keekonomiannya," ujarnya.

Guna mencapai hal tersebut, katanya, ada beberapa aspek yang berkaitan dengan konektivitas laut (tol laut) sangat membutuhkan pembenahan.

"Pertama, tol laut membutuhkan pembenahan infrastruktur dan revitalisasi pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak  harus dinaikkan kapasitasnya agar dapat menjadi pelabuhan yang benar-benar bercorak internasional dengan melayani kapal-kapal dengan ukuran sangat besar serta memiliki kedalaman perairan pelabuhan sekitar 16 meter," katanya.

Sementara itu, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung yang ditetapkan dalam perencanaan jangka panjang sebagai pelabuhan Internasional dipercepat penyelesaiannya. "Pelabuhan-pelabuhan lain seperti Makassar,  Belawan dan Pelabuhan Sorong di tingkatkan kapasitasnya sebagai pelabuhan utama agar mampu melayani kapal yang membutuhkan tingkat kedalaman perairan pelabuhan sekitar 12 meter," ujarnya.

Fungsi pelabuhan di atas juga sangat ditunjang oleh kapasitas pelabuhan penumpang (feeder fort) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan kedalaman perairan sekitar 10 meter.

"Kedua, yang perlu dibenahi dalam merealisasikan program ini adalah penyediaan sarana angkutan dalam bentuk kapal yang menyesuaikan dengan kapasitas pelabuhan, jumlah muatan dan jenis muatan yang diangkut," katanya.

Kecenderungan pola angkutan muatan di dunia, lanjutnya, mengarah pada penggunaan kapal kontainer dan bulker. "Dengan itu, tol laut membutuhkan ketersediaan kapal jenis ini dalam berbagai ukuran antara 500-3000 TEU's untuk ukuran container serta 30.000-50.000 DWT," katanya menjelaskan.

 Selain dua jenis kapal tersebut, kebutuhan akan kapal tanker juga mendesak, khususnya untuk mendistribusikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) pada ukuran sekitar 6.500-17.500 hingga 50.000 DWT. Ini juga termasuk penyiapan kapal-kapal LNG ukuran kecil beserta terminal penerimanya untuk mendistribusikan energi murah dan bersih, khususnya untuk pembangkit listrik serta industri.

"Selain itu, untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia dari illegal logging, illegal fishing, illegal mining serta human trafficking, maka kebutuhan kapal jenis patroli juga sangat dibutuhkan," katanya.

Skenario Realisasi