Lebih jauh Akbar menyebutkan, program penyiapan sarana dan revitalisasi galangan kapal ini dapat memberi kemanfaatan bagi industri kapal nasional. Program ini dibutuhkan mengingat usia fasilitas galangan kapal di Indonesia telah  berkisar 100 tahun. Skenario realisasi yang paling memungkinkan adalah merevitalisasi galangan untuk mampu membangun kapal (di luar PT.PAL) dengan kapasitas 10.000-15.000 DWT.

"Program ini diharapkan mampu menambah jumlah armada kapal nasional dari 10% menjadi 30% dan mampu meremajakan kapal-kapal nasional dari 70% menjadi 30%.  Selain itu, sarana yang juga perlu disiapkan adalah pengadaan kapal-kapal perintis untuk melayani rute daerah terluar dan terpecil di Indonesia," katanya.

Keberhasilan tol laut dalam memberi solusi kelancaran barang, pengurangan waktu distribusi serta pengurangan biaya logistik tidak mudah terealisasi tanpa dukungan peraturan, kebijakan dan sistem pendukung lainnya. "Besarnya investasi jangka panjang mustahil mampu ditanggung oleh anggaran pemerintah pusat saja. Karena itu, kemitraan antara pemerintah pusat, swasta, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, termasuk pendanaan asing menjadi kunci penting keberhasilan program ini," katanya.

Saat ini, biaya logistik nasional masih berada pada angka 27% dari PDB, sedangkan biaya logistik dunia berada pada kisaran 10-15% dari total PDB. Oleh karena, pemerintahan Jokowi-JK bertekad untuk melakukan percepatan realisasi koneksivitas nasional berbasis laut.

"Upaya lain yang akan dilakukan adalah melalui pendekatan kebijakan (regulasi) dengan revitalisasi serta pengarus-utamaan kerjasama pemerintah dengan swasta, penguatan dan kejelasan fungsi operator dan regulator, peningkatan peran dan daya saing BUMN, perbaikan kebijakan pricing, funding dan financing untuk sektor transportasi serta merevitalisasi sarana transportasi," ujarnya.

Selain pendekatan kebijakan, pendekatan prosedur dan sistem juga perlu dilakukan antara lain, dengan memaksimalkan pelayaran short sea shipping dengan operasi pelayaran yang terjadwal dan tepat waktu pada koridor-koridor strategis, peningkatan aksesibilitas pengangkutan barang di wilayah tertinggal dan pembangunan sistem informasi logistik untuk menjamin ketersediaan kargo sesuai dengan ukuran dan rute kapal.

"Tol laut sebagai salah satu perwujudan konektivitas berbasis kelautan adalah sebuah konsep sistem kebijakan transportasi jangka panjang yang mampu memberikan jaminan meningkatkan  jumlah barang dan muatan (cargo flow), berkurang waktu distribusi secara signifikan, akses yang merata di seluruh wilayah, sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik," jelas Akbar.

 Pemerintahan Jokowi-JK optimistis dengan konektivitas nasional berhasil laut ini akan terealisasi bila semangat kerjasama berbagai elemen bangsa bergerak bersama, sehingga harapan terwujudnya konsep kejayaan negara maritim mampu terwujud dan menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan mandiri.