Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kaget adanya pengadaan mobil Mercedez Benz untuk menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Priyo situasi saat ini tidak tepat untuk penggantian mobil yang dianggap mewah.

"Saya membaca berita itu kaget. Meskipun mungkin Mercy menurunkan harganya karena promosi," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Priyo berharap pengadaan mobil menteri itu lebih baik dibatalkan. Ia juga menilai mobil menteri saat ini masih layak digunakan.

"Saya kira itu masih layak dalam 5 tahun," kata Politisi Golkar itu.

Namun, Priyo meyakini tujuan pembelian mobil itu baik agar pemerintah baru tidak memikirkan lagi kendaraan yang akan dipakai.

"Agar tinggal pakai. Saya apresiasi karena tanggap. Toh Pak Sudi pun enggak akan memakai karena beliau juga purna tugas," ujarnya.

Ia mengatakan mobil Mercedez Benz sudah dicitrakan sebagai kendaraan mewah. "Padahal mungkin harganya sama dengan Toyota Crown, harganya mirip-mirip. Janganlah Mensesneg dimarahi terus-menerus, karena dia juga purna tugas," imbuhnya.

Berdasarkan pengumuman pemenang lelang bernomor Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014 yang diterbitkan laman setneg.go.id, pemenang lelang pengadaan itu adalah PT Marcedes-Benz Indonesia.

Dalam pengumunan itu disebutkan, pagu anggaran untuk pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 104,4 miliar dengan harga perkiraan sendiri sebesar Rp 101,1 miliar. Mobil-mobil mewah itu nantinya diperuntukkan bagi para menteri/pejabat setingkat menteri dan kendaraan untuk SBY dan Boediono sebagai mantan presiden dan mantan wakil presiden.

Sedangkan kendaraan untuk Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil presiden tidak masuk dalam lelang ini. Sebab, keduanya sudah secara khusus disediakan mobil kepresidenan.

Namun hari iini rencana pengadaan mobil dinas itu akhirnya dibatalkan.  Pembatalan ini dilakukan setelah rencana pembelian mobil mewah itu mendapat kecaman di publik.

"Seiring dengan aspirasi publik, sesuai arahan Mensesneg yang dilaporkan Presiden, memutuskan kendaraan dinas menteri dan setingkat menteri tidak dilanjutkan," ujar Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Taufik Sukasah, dalam jumpa pers di kantor Kemsetneg, Jakarta, Rabu (10/9/2014).