TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Sekretariat Negara untuk tetap melakukan pengadaan mobil baru Mercedez Bens untuk para menteri Kabinet Jokowi-JK senilai Rp  91 miliar  adalah pesan implisit pemerintahan SBY. Mengisaratkan,  merasa tidak memerlukan dan tidak mau diganggu tim transisi .

Hal ini dikatakan Direktur Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi, Rabu (10/9/2014).  "Soal 'transisi' mobil Mercedez para menteri saja tidak bisa dikomunikasikan Tim Transisi dengan pemerintahan SBY apalagi program-program lain.  Politik itu lihat gelap dalam terang, lihat terang dalam gelap, " katanya.

Curhatan dan komplain SBY terhadap tim transisi Jumat (5/9) lalu, lanjutnya, seakan  menegaskan bahwa program dan kebijakan  masih tetap tanggung jawab pemerintahan SBY hingga 20 Oktober. Hal itu menjadi bukti, katanya lagi,  agenda Jokowi tidak bisa dipaksakan selama SBY masih menjabat.

 "Jadi lebih baik Tim Transisi tidak usah  geer (gede rasa) kesana-kemari, kordinasi dengan menteri-menteri untuk menyesuaikan program Jokowi-JK. Cape-capein aja malah disemprot. Tunggu aja 20 Oktober, siapkan dari sekarang. Masa tidak terbaca sinyal SBY tersebut," tandasnya.

Fahmi juga mengungkapkan, keanehannya mengototnya Sudi Silalahi meneruskan  tender tersebut. Padahal, Jokowi sejak awal menolak pengadaan itu.

Jika alasannya mobil lama sudah 5 tahun perawatan, ada pilihan Accord atau Camry menghemat 70 miliar. Jika permintahan Jokowi tidak digubris dan tetap dipaksakan dengan  kendaraannya didatangkan, sebaiknya Jokowi meminta saran KPK untuk menyelidiki pengadaannya setelah dilantik.

Meminta pendapat BPK dan KPK, jika kendaraan tersebut dilelang atau dijual kembali untuk dimasukkan kas negara karena ini soal rasa empati publik dan sense of crisisis yang hilang di era lalu.

"Jika tetap laksanakan walau Jokowi sudah menolak, curhat saja pada KPK. Pulang dari kantor Kuningan, saya optimis ATPM Mercy berubah pikiran," pungkasnya.