TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Didik J. Rachbini menyayangkan sikap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait keputusannya mundur dari partainya, Gerindra, sebagai bentuk menolak pemilihan kepala daerah mendatang harus dipilih DPRD.

"Semestinya atau saran saya Ahok mestinya berjuang di dalam partai atau koalisi agar idenya bisa dijalankan dengan menghambat agar pilihan pilkada yang terbaik dijalankan dalam pandangannya adalah pilkada langsung," ungkap Didik kepada Tribunnews.com, Kamis (11/9/2014).

Jika langkah mundur dipilih, menurut Didik, DKI Jakarta akan mengalami komplikasi eksekutif dan parlemennya. Sehingga kebijakan dan program akan terhambat yang pada gilirannya masyarakat Jakarta akan menjadi korban.

Dia jelaskan lebih lanjut, bahwa sebenarnya isu pilkada langsung dan tidak langsung bukan agama atau fikih agama yang dijadikan halal dan haram. Pilihan itu seperti cara atau metode yang efisien atau tidak baik atau lebih baik.

"Gebrakan-gebrakan Ahok memberikan shock therapy bagus dan itu memerlukan dukungan partai politik. Jika dukungan itu tidak didapat, harapannya sulit diwujudkan," jelasnya.

Sebelumnya, Ahok mengatakan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Gerindra. Surat tersebut telah diterima Dewan pimpinan Pusat partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

“Ini tanda terima surat dari DPP tadi saya sudah menyuruh staf untuk mengantarkan surat ke sana (DPP),” ujar Ahok di Balaikota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Dengan telah dikirimkannya surat tersebut , lanjut Ahok, dirinya resmi lepas dari partai Gerindra. Ahok mengatakan dirinya tidak perlu menunggu surat balasan dari Gerindra. “Tidak usah menunggu feedback karena saya hanya menyatakan mengundurkan diri,” ujar Ahok.