JK Mengaku Siap Bila Harga BBM Harus Dinaikkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengatakan Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi) - JK masih terus melakukan penghitungan terkait rencana pengalihan subsidi dari BBM ke sektor-sektor yang lebih produktif.

Kepada wartawan di Rumah Transisi, Jokowi - JK, di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014), Hasto menyebutkan bahwa jika kajian dari pengurangan subsidi BBM mengharuskan pemerintah harus menaikkan harga BBM, maka hal itu harus dilakukan.

"Jadi pengalihan subsidi, mengalihkan subsidi konsumtif ke produktif," katanya.

JK dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa harga BBM harus segera dinaikkan, karena negara terancam bangkrut. Subsidi sekitar Rp 300 triliun itu harus segera dikurangi, karena terbukti tidak tepat sasaran. Namun Tim Transisi selalu menyebutkan pihaknya masih terus melakukan pengkajian, dan pengurangan subsidi bukan lah pilihan satu-satunya.

Kata dia dalam pertemuan tadi soal subsidi BBM tidak dibahas secara rinci, akan tetapi keduanya sepakat bahwa pemerintah harus mengurangi subsidi di sektor-sektor yang kurang produktif.

"Prinsip pokoknya memindahkan subsidi konsumsi ke produksi, intinya subsidi harus produktif," ujarnya.