TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nico Harjanto, Direktur Eksekutif Populi Center menyarankan agar partai politik yang mendukung pelaksanaan Pilkada tetap secara langsung melobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Partai Demokrat.

Menurut Nico, Demokrat yang saat ini masih berstatus partai penguasa memiliki pengaruh besar untuk menentukan kebijakan, apakah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung atau lewat DPRD.

"Bagaimanapun juga Demokrat ini adalah partai penguasa yang memegang kepala pemerintahan. Bila pemerintah mengusulkan Pilkada langsung, harusnya Demokrat itu juga setuju. Dan kontroversi seperti sekarang ini sudah selesai," kata Nico di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sabtu (13/9/2014).

Nico menambahkan, bila Demokrat berhasil dilobi, rencana Pilkada lewat DPRD yang diusung koalisi Merah Putih dapat dibatalkan. Pasalnya, Demokrat memiliki 145 kursi di DPR periode 2009-2014. Menurut Nico, lobi politik penting segera dilakukan jika melihat waktu pengambilan keputusan oleh DPR semakin dekat.

Ia menginginkan agar DPR lebih mendengar suara rakyat agar tetap memberlakukan Pilkada langsung.

"Kita masih menganggap Pilkada langsung itu masih yang terbaik lah untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Karena yang terbaik kadang tak memiliki akses melalui parpol," ucap Nico.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.