TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) memberikan pengarahan pada ratusan penerima beasiswa program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Pancoran, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Dalam kesempatan tersebut JK menyebutkan penerima beasiswa LPDP dibebaskan untuk bekerja di manapun setelah mereka lulus dari universitasnya masing-masing. Pemerintah membebaskan para penerima program LPDP itu untuk bekerja di pemerintah, swasta mau pun berwirausaha.

"Tidak seperti dulu, kalau dulu beasiswa itu untuk memperkuat lembaga pemberi beasiswa, setelah lulus harus bekerja di lembaga pemberi beasiswa, kalau tidak harus bayar (denda). LPDP ini tidak, terserah Anda mau bekerja di mana," katanya.

Ia menyebutkan keuntungan pemerintah adalah dari ilmu yang diterapkan bagi pembangunan Indonesia, setelah para penerima beasiswa LPDP itu selesai kuliah di universitasnya masing-masing.

"Kalau yang bekerja di pemerintah silahkan, kalau bekerja di swasta nanti perusahaannya maju dan bayar pajak, bekerja sendiri juga demikian, jadi pajak yang Anda bayar itu untuk bayar beasiswa ke orang lain," ujarnya.

Menurutnya, justru saat ini tantangan penerima beasiswa jauh lebih berat, karena sekembalinya dari luar negeri tidak dijanjikan lapangan pekerjaan, melainkan harus mencari sendiri. Selain itu saingan untuk merebut pekerjaan kini juga jauh lebih sulit.

JK mengatakan saat ia lulus kuliah pada tahun 1960an, ijazah merupakan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada masa itu dengan ijazah seorang lulusan perguruan tinggi tidak perlu lagi menjalani rangkaian test, namun kini terjadi hal yang berbeda.

Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu berharap para penerima beasiswa bisa belajar banyak dari negri orang, untuk kembali membangun negri dan menjadi pemimpin-pemimpin di tempatnya masing-masing.

"Kita kirim Anda ke luar negeri bukan karena di sini kurang baik, tapi biar anda dapat lebih baik lagi," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyinggung gagasan Joko Widodo (Jokowi) - JK untuk mengurangi subsidi BBM yang menurut JK perharinya mencapai Rp1 triliun. Menurutnya tujuan pemerintah adalah untuk mengalihkan subsidi dari hal-hal yang konsumtif ke hal produktif.

"Program ini sekitar Rp15 triliun, itu baru lima belas hari subsidi BBM. Lebih baik kita kirim Anda ke luar negeri dibandingkan subsidi mobil-mobil. Oleh karena itu Anda jangan protes kalau BBM naik, soalnya untuk kirim Anda ke luar negri," tandasnya.