Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mendagri: Pemerintah Tunggu Dinamika DPR

"Pemerintah tunggu keputusan di dewan, baru kita aktif tanggal 21 beri masukan ke DPR," kata Gamawan.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Mendagri: Pemerintah Tunggu Dinamika DPR
Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menuturkan pemerintah menunggu sikap DPR yang akan mengambil keputusan akhir atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dalam waktu dekat ini.

"Pemerintah tunggu keputusan di dewan, baru kita aktif tanggal 21 beri masukan ke DPR," kata Gamawan di Taman Mini Indonesia Indah,  Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Menurutnya, penolakan DPR bakal jadi masukan untuk pemerintah. Hal tersebut sah saja dalam sistem demokrasi.

Gamawan, pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat. Sebab, pada dasarnya pemerintah mendengar masukan terkait kelebihan dan kekurangan pilkada langsung maupun melalui DPRD. Meski begitu, katanya, keputusan soal RUU Pilkada ada di DPR.

"Posisi pemerintah kan masih menunggu pembahasan di dewan. Pilkada langsung sudah berjalan sepuluh tahun dan masyarakat sudah terbiasa dengan itu. Tapi ada sejumlah masalah yang harus kita perbaiki. Pemilihan langsung juga ada masalahnya, bukan berarti tidak ada masalah," katanya.

Karena keputusan sepenuhnya kini berada di tangan DPR, Gamawan sebagai menteri mengaku sangat tidak etis kalau dirinya berpendapat secara pribadi.

Berita Rekomendasi

Sebab, mendagri dalam penyusunan dan pembahasan RUU Pilkada merupakan wakil pemerintah.

"Saya hanya menyampaikan ke presiden, kalau hal ini telah kita bahas hampir tiga tahun. Jadi diskusi sudah panjang. Ada fraksi yang tidak setuju menjadi setuju dan sebaliknya. Jadi bergerak terus," katanya.

Lebih lanjut Gamawan berharap polemik tidak mengerucut seolah-olah hanya pada setuju atau tidak setuju pilkada langsung.

Menurutnya, jika semua pihak berlapang dada, katanya, dapat dimunculkan solusi baru. Misalnya, pemilihan di DPRD hanya untuk bupati dan wali kota, sedangkan gubernur tetap dipilih langsung.

"Ini kan pilihan tawaran yang kita sedang diskusikan. Saya tidak bisa memrediksi, tapi kita berharap yang terbaik.

Karena kita kan mencari pemimpin baik yang berkualitas entah itu cara langsung atau tidak. Tujuannya sama, yaitu menyejahterakan masyarakat daerah," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas