Tamliha soal Kontrak Koalisi: PPP Dijatah Wakil Ketua DPR, Golkar Ketua DPR, Demokrat Ketua MPR
Tamliha mengatakan koalisi merah putih masih akan berkomunikasi dengan Demokrat terkait posisi Ketua MPR.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan adanya kontrak politik dengan koalisi merah-putih.
Isi kontrak tersebut dimana PPP mendapat jatah wakil ketua DPR. Kemudian Golkar di posisi Ketua DPR dan Demokrat diusung sebagai Ketua MPR.
"Ya gitu kan ada kontak politiknya. Saya sendiri ikut merumuskan. Kontrak politiknya jelas Ketua DPR, Golkar. Ketua MPR, Demokrat," kata Sekjen PPP Versi SDA Syaifullah Tamliha di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Tamliha mengatakan koalisi merah putih masih akan berkomunikasi dengan Demokrat terkait posisi Ketua MPR.
"Kita masih bicara dengan Demokrat. (DPR) koalisi merah putih semua," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengakui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat jatah pimpinan DPR. Dalam paket yang akan diajukan koalisi merah putih, PPP akan mendapatkan jatah Wakil Ketua DPR.
"PPP dapat jatah pimpinan DPR, nanti Demokrat jadi Ketua MPR. Ini dipertimbangkan di DPR tidak ada Demokrat, sehingga semua anggota KMP (koalisi merah putih) jadi pimpinan," kata Wabendum Golkar Bambang Soesatyo di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Bambang mengatakan dalam skenario paket yang diajukan, Golkar mendapat jatah Ketua DPR. Anggota Komisi III DPR itu menyebut calon kuat Ketua DPR antara lain Setya Novanto, Fadel Muhammad dan Ade Komaruddin.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.