Tribunnews.com, Jakarta -- Pernyataan dan sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat soal polemik pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada melalui media sosial youtube akhirnya mempengaruhi nasib Koalisi Merah Putih.

Menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, Koalisi Merah Putih yang sejak awal "ngotot" mendukung Rancangan Undang-Undang Pilkada yang setuju dengan pilkada lewat DPRD, bisa jadi akan berubah konstelasinya akibat sikap SBY.

Ari mengakui sikap SBY selaku presiden dan ketua umum Demokrat yang berada di pihak pendukung pelaksanaan pilkada langsung jelas akan mengubah peta dukungan suara di parlemen.

"Koalisi Merah Putih akan terbelah kekuatannya akibat perubahan haluan politik Demokrat. Apalagi Ibas Yudhoyono selaku Sekjen Demokrat kemarin makin memperteguh komitmen SBY untuk tetap mempertahankan pilkada langsung," ungkap Ari kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Suara PDIP, PKB, Hanura akan bertambah lagi jika Demokrat menyatakan kesetujuannya dengan pilkada langsung. Sebaliknya, energi Koalisi Merah Putih semakin rapuh apabila PPP juga membelot di saat injury time. PPP merasa tidak ada manfaatnya bergabung di Koalisi Merah Putih mengingat tidak mendapat porsi wakil ketua DPR di kompromi partai-partai pengusung Prabowo-Hatta sesuai undang-undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3),"ucap Ari Junaedi.

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, jika nantinya dilakukan mekanisme pemungutan suara di saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, maka besar kemungkinan pelaksanaan Pilkada akan tetap dilakukan secara langsung. Dari komposisi suara di parlemen soal penentang pilkada langsung atau penolak pilkada lewat DPRD, suara yang menghendaki pilkada langsung jauh lebih banyak.

Lebih lanjut dia jelaskan, SBY selaku kepala pemerintahan bisa saja menempuh langkah penolakan mengingat pilkada melalui DPRD bisa mengganggu proses demokratisasi. SBY yang lahir dari produk pemilihan langsung pasti tidak ingin meninggalkan legacy yang memalukan dalam proses demokrasi.

"SBY pasti mendengar suara penolakkan dari berbagai kalangan dan melihat ada ketidaktulusan dari usulan pilkada melalui DPRD. SBY pun juga tidak akan mau, proses demokratisasi di Indonesia yang dipuji berbagai negara menjadi tumpas dan hilang di akhir era kepemimpinannya," ungkap Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.