TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Gede Pasek Suardika menduga tuntutan terdakwa kasus dugaan gratifikasi Hambalang dan proyek lainnya serta pencucian uang, Anas Urbaningrum terlalu dipaksakan.

"Ini ada yang over (berlebihan) terhadap Anas," ujar Gede Pasek dalam dialog Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).

Pasek menjelaskan, berlebihannya penanganan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini yakni pada status Anas yang saat dikenakan delik pencucian uang.

Pasek yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI ini membandingkan kasus Anas dengan kasus mantan Kepala Korlantas Polri Djoko Susilo dan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

"Ini menarik ketika Anas dikasih bonus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Perbedaan dengan Joko Susilo dan LHI, bahwa Anas itu pejabat negara tahun 2009 sampai 2010. Sementara Djoko Susilo dan LHI kan masih menjabat sebagai pejabat negara waktu disidang. Tahun 2011 sampai 2013 itu Anas bukan pejabat negara," kata Pasek.

Belum lagi, lanjut Pasek, tuntutan 15 tahun pidana penjara yang dibacakan oleh JPU terhadap Anas bertolak belakang dengan para saksi yang dihadirkan oleh JPU, yang lebih banyak memberikan keterangan meringankan terhadap Anas.

"90 saksi itu mayoritas menguntungkan Anas. Itu enggak masuk akal. Mereka kan sudah disumpah. Dengan saksi yang sudah dikeluhkan oleh Jaksa, tiba-tiba Anas Urbaningrum dituntut 15 tahun. Logika korelasi antara keterangan saksi dengan tuntutan itu apa?" kata Pasek.