TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Thani mulai menyiapkan program untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal itu sejalan dengan adanya konflik antara kepengurusan KUD dengan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) Emas Gunung Pani.

Ketua KUD Dharma Tani, Marisa Lisna Alamri, menilai karena konflik tersebut, anggota koperasi KUD yang berjumlah 1.000 orang mengalami kerugian. “Kami memulai dengan memperbaiki manajemen koperasi," ujar Marisa dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/9/2014).

Konflik di tubuh KUD menjadi perhatian banyak pihak terkait dengan kisruh kepengurusan. Sebagai pemilik IUP Gunung Pani seluas 100 hektare yang diketahui banyak pengandung emas, KUD ini menjadi perebutan investor untuk mengajak bekerja sama

"Setelah perbaikan, baru kita fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota koperasi,” jelas Lisna.

Saat ini, KUD telah memperkuat kesepakatan tahap awal dengan One Asia Recources, investor pertambangan asal Australia. Dengan melanjutkan kerja sama dengan One Asia Recources, Lisna menegaskan telah menutup pintu untuk bekerja sama dengan investor lainnya.

“KUD Dharma Tani Marisa punya kesepakatan kerja sama dengan One Asia. Kami akan melanjutkan kerja sama ini. Saya berharap One Asia sebagai investor bisa menjelaskan program-program kepada anggota KUD secara jernih dan sederhana,” papar Lisna.

Sebelumnya diketahui, dalam kesepakatan bersama, tahap awal kerja sama terutama untuk memastikan kelayakan dan cadangan yang terkandung dalam area IUP seluas 100 ha. KUD Dharma Tani menilai ada kecurangan yang dilakukan One Asia.

KUD memiliki IUP operasi produksi tambang emas yang diterbitkan pada 23 November 2009 oleh Bupati Pohuwato. One Asia dituding hendak mengontrol 100 persen penguasaan tambang dan hasil tambang emas itu dengan membuat perjanjian rekayasa.