TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pengamat mengkritik masuknya kader Partai Golkar, Setyo Novanto, dalam bursa ketua DPR RI sebab perlu keberanian untuk menegakkan citra DPR.

Menurut pengamat politik UI, Agung Suprio, DPR perlu memiliki pimpinan yang berintegritas serta bersih dari kasus. Karena, peran dan fungsi DPR sangatlah strategis, sebagai penyeimbang pemerintah.

‘’Jangan sampai citra DPR ternoda karena figure ketuanya. Karena itu, rekam jejak pimpinan DPR haruslah benar-benar bersih,’’ ungkapnya, Selasa (23/9/2014).

Dalam konteks ini, lanjutnya, Setyo Novanto bukanlah sosok yang tepat. Karena, dia diduga terseret kasus pengadaan e-KTP yang tengah didalami KPK.

‘’Pilih calon ketua DPR yang tidak memiliki keterkaitan dengan masalah hukum. Satu hal lagi, sebaiknya sosok yang sederhana agar memberikan teladan yang baik,’’ ujarnya.

Analis politik senior The Founding Fathers House (FFH) Dian Permata berpandangan sama. Realitas politik yang mengemuka, figur Setyo Novanto memiliki resistensi yang luar biasa.

‘’Ingat, DPR adalah lembaga politik. Dan, politik tak bisa lepas dari citra. Ketika suatu lembaga bercitra negatif, tidak akan dipercaya publik. Nah, agar DPR menjadi lembaga bercitra positif, dipercaya publik maka pimpinanya haruslah bersih dari jejak-jejak koruptif,’’ papar Dian.

Kalau sudah begitu, lanjut Dian, bolanya berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Apabila koalisi ini ngotot mencalonkan bendahara DPP Partai Golkar itu sebagai ketua DPR, resiko politiknya cukup besar. Publik bakal mengarahkan tudingan miring terhadap koalisi tersebut.

‘’Kebutuhan DPR adalah mengembalikan wibawa. Artinya, pemimpinnya haruslah bersih dari masalah. Bukan malah menjadi bagian dari suatu kasus,’’ paparnya.

Pandangan pengamat itu, bisa jadi ada benarnya. Begitu banyak kasus yang menyeret Setyo Novanto. Ketika skandal Bank Bali (1999) dirinya sempat diganjar status tersangka.kasus lain yang menyeret namanya diantaranya dugaan kasus limbah beracun B3 (2009) dan penyelundupan beras Vietnam (2010).

Selain itu, Setyo sempat menyambangi gedung KPK untuk pemeriksaan terkait kasus suap ketua MK Akil Mochtar.