Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat DPR RI mengajak seluruh fraksi di DPR untuk mendukung opsi ketiga Pilkada langsung dengan 10 catatan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua dalam pandangan fraksi di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

"Kami mengajak semua fraksi mendukung opsi Demokrat agar demokrasi bersemi di negara kita," kata Max.

Max mengatakan Demokrat memiliki hak asasi untuk mencermati perdebatan panjang antar fraksi dalam RUU Pilkada. "FPD memandang perlu untuk menentukan sikap dengan mengusung opsi ketiga," tutur Max.

Ia mengatakan opsi ketiga dilakukan untuk menyempurnakan pilkada langsung yg mengalami beberapa kelemahan. "10 perbaikan yang harus masuk dalam RUU Pilkada bersifat komulatif dan absolut," tuturnya.

Syarat yang diminta Demokrat antara lain uji publik, anggaran kampanye diambil dari dana APBD, pengaturan kampanye, akuntabilitas.

"Kampanye diaudit akuntan publik dan disampaikan ke masyarakat," ujarnya.

Setiap calon kepala daerah, kata Max, tidak diperbolehkan menerima imbalan. "Calon tidak boleh membayar ke parpol. Jika tertangkap parpol tidak boleh ajukan calon lagi," tuturnya.

Kemudian larangan pelibatan aparat birokrasi. Bila memakai aparat birokrasi dapat terkena pidana.

"Pencopotan aparat daerah pasca-pilkada. Pencopotan dan mutasi hanya bisa dilakukan satu tahun sebelum atau sesudah," katanya.