TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo menilai kepada daerah yang dipilih melalui DPRD sebagai representasi rakyat lebih rawan melakukan tindak pidana korupsi ketimbang kepala daerah yang dipilih langsung.

"Saya pastikan, yang memilih dewan lebih (banyak tindak pidana korupsi)," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di kawasan rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis (25/9/2014).

Namun, pria yang terpilih sebagai Gubernur DKI melalui pemilihan langsung ini tidak menjelaskan seperti apa celah-celah korupsi yang dilakukan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.

Mengenai biaya, mantan Walikota Surakarta ini mengatakan banyak cara yang bisa disiasati untuk mengurangi biaya pilkada langsung yang dianggap mahal. Misalnya dengan pilkada di beberapa daerah dilaksanakan secara serentak.

"Diaudit lagi mengenai biaya-biaya mana yang bisa diefisienkan. Apakah misalnya KPPS nya, penggunaan perangkat-perangkat yang ada," tutur Jokowi.

Jokowi juga menilai mekanisme pilkada yang dipilih oleh DPRD justru menciptakan kemunduran dalam praktik demokrasi di Indonesia.

"Yang penting ini kemunduran buat saya kalau disahkan pilkada tidak langsung. Kemunduran besar bagi demokrasi," kata Jokowi.