TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- DPN Peradi mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang ingin merusak nama Perhimpunan Advokat Indonesia dengan menyebarkan berita fitnah terhadap kehadiran DPN Peradi di dalam rapat panja RUU Advokat, Rabu (24/9/2014) semalam.

DPN  menilai wakil ketua pansus RUU Advokat Ahmad Yani telah memutarbalikan fakta atas penyempaian aspirasi LSM dan Peradi terhadap pembahasan RUU Advokat semalam. 

Juru Bicara DPN Peradi Joko Hariyanto mengatakan kehadiran para advokat yang tergabung dalam Peradi semalam hanya untuk menyampaikan petisi mengenai penolakan terhadap RUU Advokat kepada anggota panja DPR RI.

"Kami datang dengan rapi dan damai dalam menyampaikan aspirasi kepada panja RUU Advokat dan diterima dengan baik. Tidak ada aksi premanisme seperti yang diberitakan," kata Joko dalam keterangan tertulisnya.

Joko mengaku DPN Peradi tidak akan mentolerir segala bentuk anarki yang dilakukan oleh anggota Peradi karena hal tersebut sudah menjadi komitmen bersama. Oleh karena itu, DPN Peradi menilai ada upaya pihak tertentu yang mencoba untuk mejelek-jelekan nama peradi.

"Kami mempunyai semua rekaman perbincangannya di panja ataupun di luar ruang rapat termasuk bagaimana pak Leonard Simorangkir berpelukan hangat dengan anggota panja dari fraksi PPP Ahmad Yani. Setelah itu bapak yani meninggalkan tempat dengan dikawan 10 pamdal DPR menuju parkiran,"tambahnya.

DPN Peradi siap untuk meladeni pihak-pihak yang mencoba menyudutkannya dalam peristiwa semalam. “Sikap Yani sangat lebay, Kita mempunyai semua rekaman kejadian semalam dan siap untuk membuka semua fakta mengenai kejadian semalam kalau memang diperlukan,”tegas Joko.

Gerakan penolakan advokat terhadap RUU Advokat tersebut tidak hanya dilakukan oleh organisasi advokat pendiri peradi saja melainkan juga sejumlah LSM yang peduli terhadap kemandirian advokat.

"Aksi damai ini tidak hanya di jakarta saja melainkan juga diseluruh indonesia seperti bandung,jember,medan, surabaya, bali, makasar dan masih banyak lagi,"tambahnya.

Penolakan terhadap RUU Advokat ini juga dilakukan oleh 11 universitas ternama di Indonesia mereka antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gajahmada, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Nomensen Medan, Universitas Surabaya, Universitas Warmadewa,Universitas Trisakti Jakarta.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Dr Muchammad Zaidun, di Jakarta, Rabu (24/9) mengatakan penolakan dilakukan dengan berkirim surat ke DPR RI.

"Itu karena keberadaan RUU disusun tidak berdasarkan pemikiran hukum atau 'ratio legis' yang memadai, sehingga dikhawatirkan menimbulkan perpecahan pada kalangan advokat," katanya.