TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka secara tegas menolak pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Dirinya berpendapat lebih baik pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

"Bagi saya pemilihan langsung adalah sebuah proses demokrasi yang memberi ruang,kan untuk bertransaksi. Pilkada langsung bukan untuk bertransaksi tapi membua ruang komunikasi politik langsung dengan rakyat," kata Rieke di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Anggota Komisi IX DPR RI itu menuturkan, Pilkada langsung bukan hanya melibatkan partisipasi rakyat tetapi juga menguji kemampuan politisi yang menjadi calon untuk meyakinkan visi misinya kepada rakyat yang akan memilihnya.

Menurutnya, pemilihan langsung mensyaratkan pertemuan langsung antara calon dengan rakyat. Argumentasi dan perdebatan bisa dibangun sebagai sebuah tahap awal menguji kemampuan menyampaikan gagasan dan ide politik dari ide para calon.

"Lagi pula, keterpilihan bukan sebuah waktu singkat, keterpilihan dalam politik butuh waktu yang panjang, lewat proses membangun kepercayaan rakyat selama bertahun-tahun. Kalaupun ada pencitraan, pencitraan itu haruslah berbasis kinerja," tuturnya.

Masih kata Rieke, kalaupun ada persoalan dalam pilkada langsung, bukan pilkada langsung yang dibunuh tapi persoalan itu yang harus dicari penyelesaiannya. Empat hal yang harus dikoreksi, diperjuangkan terus menerus perbaikannya, seperti yang selalu disampaikan Megawati Soekarnoputri adalah netralitas dan profesionalisme penyelenggara, terutama KPU dan bawaslu, serta institusi yang menangani sengketa pemilu.

Selain itu, netralitas dan profesionalisme, serta independensi dari aparat hukum, TNI/Polri untuk menjalankan fungsi pengamanan tanpa memihak calon manapun. Berikutnya, netralitas dan profesionalisme dalam pengelolaan IT termasuk pendataan pemilih yang tidak manifulatif, harus akurat untuk menjamin memenuhi hak politik rakyat seperti yang diperintahkan konstitusi.

"Melakukan penyadaran kepada seluruh elemen masyarakat untuk melawan dan tidak terlibat politik uang pada saat pemilu. Atas kesadaran itu, saya sekali menolak Pilkada langsung dihapuskan," katanya.

Lebih jauh Rieke mengatakan, menolak pemimpin-pemimpin daerah hanya ditentukan segelintir orang yang belum tentu posisinya sebagai wakil rakyat bukan hasil dari politik uang. Dirinya yakin dan telah membuktikan kerja politik yang terus menerus mengadvokasi persoalan rakyat, telah membuat ia sebagai calon gubernur yang diusung tanpa koalisi partai hanya PDI Perjuangan berada diperingkat dua dengan selisih suara 2,9 persen saja.

"Tanpa melakukan politik uang, dalam waktu kampanye, efektif dua bulan namun kerja politik selama bertahun-tahun saya dipilih 5,7 juta masyarakat Jawa Barat. Demokrasi yang sejati tidak turun dari langit atau muncul begitu saja ibarat pertunjukan sulap yang digelar segelintir orang," ujarnya.