TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menegaskan sikap partainya mantap pada pilihan untuk memoratorium Pilkada Langsung.

Menurut keterangan Romi, sapaan Sekjen PPP, terdapat evaluasi terhadap pilkada langsung sejak 1 Januari 2005, ternyata meninggalkan berbagai ekses buruk, yang untuk sementara ini harus dimoratorium.

"PPP memahami bahwa pemilihan langsung adalah luxury democration, kemewahan demokrasi oleh rakyat. Namun saat ini diperlukan moratorium sampai dengan 9 ekses yang menjadi catatan PPP dapat diperbaiki. Diperlukannya moratorium pilkada langsung disebabkan oleh evaluasi selama pelaksanaan sejak 1 Januari 2005," tandas Romi kepada Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Menurut penjelasan Romi, terdapat sejumlah hal yang menjadi evaluasi Pilkada langsung. Yakni pertama tingginya biaya politik, yang memunculkan barrier to entry dari calon berkualitas tapi berbiaya cekak.

Selain itu, terkait munculnya politik balas budi dengan mengarahkan program bansos hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.

"Kemudian, Kebutuhan cari uang kembalian menjadikan 60 persen (292) kepala daerah yang terpilih secara langsung terjerat persoalan hukum," papar Romi.

Lebih lanjut Pilkada langsung, menurutnya, meningkatkan eskalasi konflik horizontal.

Pilkada langsung juga memunculkan sejumlah ketidakpastian. Karena berlarut-larut dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sampai beberapa waktu lalu menimbulkan skandal tersendiri.

"Pilkada langsung memunculkan fenomena 'ketidak-patuhan' koordinasi bupati/walikota kepada Gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat," tuturnya.

Selain itu, moratorium pilkada langsung akan menghemat anggaran negara sekitar Rp 50 triliun dalam 5 tahun, yang bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya jelas Romi, Pilkada oleh DPRD adalah pelurusan arah demokrasi di Indonesia.

"Dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila, sesuai demokrasi perwakilan yang tertulis dalam sila Pancasila sila keempat," kata Romi.

Selain itu Pilkada langsung melestarikan money politics, menjadikan demokrasi langsung kehilangan esensi.