TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (F-PDIP) H. Irmadi Lubis menilai trik politik Partai Demokrat di sidang paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Kamis malam merupakan trik politik murahan.

Fraksi Partai Demokrat yang mengakui mendukung pemilihan kepala daerah langsung, tetapi dukungan itu dengan 10 syarat, meninggalkan arena sidang, alias walkout, pada rapat paripurna pengambilan keputusan atas RUU Pilkada.

"Kita sayangkan cara-cara berpolitik murahan dan kampungan seperti itu," ujar Irmadi Lubis, kepada wartawan, Jumat (26/9/2014), di Jakarta.

Menuruit Irmadi, sebenarnya sikap F-Demokrat yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung hanya pencitraaan dan mengelabui rakyat. Pasalnya dari awal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah membuat sandiwara di mana dukungan mereka terhadap Pilkada langsung harus memenuhi 10 syarat yang mereka ajukan.

Menurur Irmadi, ke 10 syarat F-Demokrat itu ada beberapa syarat yang diakomodir, tetapi ada syarat yang belum diterima yakni uji publik calon kepala daerah yang hasilnya menentukan lulus atau tidaknya calon, dan kandidat kepala daerah harus ikut bertanggung jawab jika massa pendukungnya ricuh.

Bagi F-PDIP, Irmadi mengakui ada dua syarat yang diajukan Demokrat yang masih berbeda pandangan yakni syarat uji publik calon kepala daerah masih harus dibahas secara mendalam, sebab ada kekhawatiran syarat uji publik ini bisa dimanfaatkan untuk menjegal calon kepala daerah.

Kemudian syarat kandidat kepala daerah harus ikut bertanggung jawab jika massa pendukungnya ricuh, bagi F-PDIP hal ini sulit sebab tidak tertutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang mencoba melakukan provokasi kepada massa pendukung kandidat kepala daerah.

Melihat sikap F-Demokrat bersikeras bahwa ke 10 syarat itu harus diterima secara absolut, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura kemudian memperlihatkan sikap mengalah dan mendukung kemauan Partai Demokrat memasukkan opsi ketiga untuk voting di sidang paripurna soal RUU Pilkada.

Anehnya, setelah Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura memberi dukungan atas 10 syarat F-Demokrat itu, malah Fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout. Mereka berdalih 10 syarat yang diajukan tidak seluruhnya diakomodir dalam draf RUU Pilkada.

Fraksi Partai Demokrat pun berpandangan bahwa dukungan Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura atas opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak tidak sungguh-sungguh. dan hanya lip service saja.

"Ini kan sudah jelas hanya sandiwara,dan pencitraaan yang memang sudah dirancang sejak awal," ujarnya.

Irmadi menegaskan F-PDIP sangat menghormati dan menghargai sikap F-Partai Golkar, F-Gerindra, F-PAN, F-PPP dan F-PKS yang dengan argumentasinya memilih Pilkada melalui DPRD. Tetapi, kalau sikap F-Demokrat kita lihat hanya akal-akalan saja, dan mengelabui rakyat.

Irmadi mengakui, saat mendengar komitmen Presiden SBY ingin menjaga demokrasi, dirinya sangat mengapresiasinya, apalagi pernyataan itu seakan-akan didukung penuh F-Demokrat di DPR. Nyata, apa yang dilakukan F-Demokrat di rapat paripurna sungguh menyesakkan.

"Diakhir pemerintahannya, malah hak rakyat dicabut untuk menentukan pemimpinnya, dan saya pikir ini menjadi catatan buruk bagi SBY yang akan mengakhiri jabatannya," kata Irmadi Lubis.