TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyesalkan adanya kemunduran demokratisasi di Indonesia. Padahal Indonesia telah mendapatkan apresiasi dunia terkait perjalanan demokrasi.

"Kita mengalami kemunduran akibat pertarungan antarelite wakil rakyat di DPR. Voting terhadap RUU Pilkada semalam membuka mata kita dan dunia bagaimana agenda reformasi rakyat dibajak justru oleh para wakil rakyat," ujar Sidarto ketika dikonfirmasi, Jumat (26/9/2014).

Sidarto menuturkan Pilkada langsung oleh rakyat yang sudah menuju kedewasaan. Terlihat muncul tokoh-tokoh yang menang tanpa politik uang seperti Rismawati, Ahok, Jokowi, Aswar Anas, Ridwan Kamil. Kepemimpinan mereka terancam tidak dapat berlanjut.

"Pilkada via DPR bukan saja merampas hak politik tetapi juga hak ekonomi rakyat karena putusan mereka memilih tentu didasarkan harapan atas perbaikan kesejahteraan sebagaimana telah dibuktikan oleh mereka," kata Sidharto.

Politisasi Senior PDIP menghimbau kecenderungan polarisasi di DPR yang menjadi ajang pertarungan kekuasaan antar kelompok sehingga kepentingan demokratisasi terganggu harus diakhiri.

"Saatnya DPR menjalankan agenda pendalaman demokrasi (deepening democracy) sehingga segera bisa bekerja untuk kesejahteraan dan keadilan. Saatnya beralih dari isu demokrasi prosedural ke demokrasi substansial," ujarnya.

Sidharto mengatakan polarisasi kekuasaan dalam DPR harus diakhiri, dan menciptakan kesepakatan baru mewujudkan kemakmuran ekonomi bagi rakyat dalam koridor sistem Presidensial

"Amat disayangkan jika RI kalah memanfaatkan peluang memenangkan kompetisi ekonomi regional dan global akibat kegagalan menciptakan pemerintahan presidensil yang kuat (strong state). Hanya kestabilan politik yang bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.