TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), masih akan membuka komunikasi dengan Partai Demokrat, pascawalkoutnya mereka di sidang paripurna DPR pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepada wartawan usai menghadiri acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dan pembekalan anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), di hotel Royal, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014), Surya Paloh mengatakan pihaknya masih akan terus membuka komunikasi dengan Partai Demokrat, dan akan membahas sikap koalisi jika Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung.

"Hari ini kita boleh berbeda pendapat, berbeda pikiran, tapi besok lusa ada kemungkinan bisa menyatukan itu," katanya.

RUU Pilkada awalnya diusulkan oleh Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), dan didukung oleh Koalisi Merah Putih (KMP). RUU yang mengatur pemilihan Wali Kota dan Bupati melalui DPRD itu, ditentang oleh koalisi Jokowi - JK yang jumlah suaranya lebih sedikit di parlemen.

Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudoyono (SBY) belakangan menentukan sikapnya menolak RUU Pilkada dengan sejumlah syarat. Dengan dukungan Partai Demokrat diprediksi suara partai penolak RUU Pilkada akan mendominasi, dan partai tersebut pun digadang-gadang bergabung ke koalisi Jokowi - JK.

Namun demikian sebelum pemungutan suara pada sidang paripurna dini hari tadi, kader Partai Demokrat pun memutuskan untuk Walk Out karena syarat-syarat yang diajukannya tidak diindahkan, dan RUU tersebut pun disahkan.

Surya Paloh dalam kesempatan tersebut juga menegaskan pihaknya tidak khawatir jika pemerinta dikepung oleh kepala daerah yang didukung KMP, karena menurutnya masyarakat menolak pemilihan tidak langsung itu, dan akan mendukung seluruh program pemerintah.

"Sepanjang dukungan dan publik trust itu kuat, partisipasi masyarakat itu kuat, pemerintahan ini akan sukses," katanya.