Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Wanda Hamidah berpandangan disetujuinya mekanisme pemilihan kepala daerah  (Pilkada) melalui DPRD menandakan munculnya kembali Orde Baru (Orba).

Alasannya, menurut Wanda, tata cara pesta demokrasi di daerah melalui DPRD akan membatasi suara rakyat yang pada akhirnya akan mengebiri aspirasi rakyat.

"Ini baru start loh, permulaan babak Orba Jilid II dimulai.  Pilkada  DPRD maka para membuat pemimpin akan semakin menjauh dari rakyat karena pasti kepala daerah yang dipilih akan syarat dengan transaksi dengan DPRD," ujar  Wanda saat mengunjungi  kantor  Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Wanda mengatakan berlangsungnya pembahasan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR Jumat dini hari telah melukai hati rakyat. Hasil yang diputuskan telah merusak iklim demokrasi yang sedang dijalani bangsa Indonesia.

"Ini menyakitkan hati rakyat, dulu mereka yang duduk sebagai anggota legislatif dipilih langsung, sekarang mereka justru mengubahnya," ujar Wanda.

Dengan geram Wanda mengatakan, para anggota DPR yang mendukung Pilkada tidak langsung mesti dicatat namanya untuk dimasukan ke dalam sejarah kelam bangsa Indonesia.

Sehingga pada periode mendatang mereka tidak dipilih kembali apabila  mencalonkan lagi menjadi anggota legislatif

"Mesti dicatat nama-nama dan partai mereka dalam sejarah agar anak cucu kita tahu siapa saja nama orang yang telah membunuh demokrasi yang dibangun di atas genangan darah dan keringat rakyat.

Harus ada gerakan baik secara konstitusi maupun moral pressure. Saya harap apa yang terjadi sebelum tahun 98 tidak terulang, biar kami saja yang merasakannya," ujar Wanda.