TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Terkait disahkannya UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD, Partai Hanura menyatakan menyerahkan hal itu kepada rakyat..

"Rakyat Indonesia akan dapat menilai siapa pihak yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka dan mana yang tidak," kata Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura, menyikapi Sidang Paripurna DPR RI yang akhirnya menetapkan Undang-Undang Pilkada dimana Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan melalui DPRD, dalam siaran pers yang diterima Warta Kota, Jumat (26/9/2014) sore.

Wiranto menyesalkan sikap Fraksi Demokrat yang memilih untuk Walk Out dalam persidangan semalam. Padahal, katanya, Fraksi Partai Hanura telah menyatakan menerima usulan Fraksi Demokrat, dengan opsi ketiganya, yakni mendukung Pilkada langsung dengan tambahan 10 syarat.

"Pilkada langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengakuan tertinggi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Mengembalikannya ke DPRD dengan menetapkan UU Pilkada ini merupakan langkah yang mencederai demokrasi," paparnya.

Menurut Wiranto, dalam sidang paripurna DPR semalam, rakyat Indonesia telah dipertontonkan untuk melihat partai mana saja yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kedaulatan rakyat dan partai mana yang hanya melakukan manuver demi pencitraan semata.

"Seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat, namun faktanya ikut andil dalam ditetapkannya Undang-Undang Pilkada dimana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD," katanya.

Seperti diketahui, dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk melihat apakah mendukung Pilkada langsung atau melalui DPRD, maka harus melalui voting. Hasilnya opsi bahwa Pilkada dilakukan melalui DPRD menang dengan suara dukungan 226, sementara yang mendukung Pilkada langsung hanya 135 orang.

Pada saat saat terakhir Fraksi Demokrat melakukan walkout karena menilai usulannya tidak diakomodasi oleh rapat paripurna. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, dalam siaran pers yang sama menyatakan bahwa walk out yang dilakukan oleh Fraksi Demokrat, menunjukan sikap bahwa sebenarnya Fraksi Demokrat tidak mendukung pemilihan langsung oleh rakyat.   

"Karena dalam kalkulasi awal sangat jelas tergambar, apabila tidak didukung oleh Fraksi Demokrat, maka koalisi PDIP, Partai Hanura dan PKB yang mendukung Pilkada langsung pasti kalah apabila dilakukan voting. Pada saat lobi antar fraksi kami sudah sangat jelas mendukung usulan dari Fraksi Demokrat yang memasukan 10 persyaratan untuk disetujuinya Undang-Undang Pilkada langsung oleh rakyat. Namun ternyata mereka bermanuver dan walk out," paparnya.

Saleh Husin membantah bahwa usulan Fraksi Demokrat tidak mendapatkan dukungan dari seluruh partai. Bahkan dalam pandangan Fraksi Hanura, katanya, seluruh usulan Fraksi Demokrat sudah disampaikan akan disetujui.

"Namun kami sangat kecewa ketika akhirnya Fraksi Demokrat memilih untuk walk out. Karenanya secara perhitungan sudah dapat dipastikan bahwa Fraksi-Fraksi yang menolak Pilkada langsung pasti kalah," ujarnya.

Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, juga menyesalkan sikap Fraksi Demokrat yang dinilainya ambigu. Disatu sisi katanya, fraksi Demokrat mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat, namun disisi lain melakukan tindakan nyata yang pada akhirnya justru merampas kedaulatan rakyat. "Saya benar-benar kecewa dengan sikap Fraksi Demokrat," tegasnya. (Budi Malau)