TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf menyalahkan fraksi partai lain yang tidak mengikuti sikapnya meninggalkan sidang paripurna alias walk out saat proses pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah di DPR Kamis (25/9/2014) lalu.

Menurutnya, jika fraksi-fraksi partai lain pendukung pilkada langsung mengikuti Demokrat maka mekanisme pilkada tidak langsung tidak memenuhi kuota di dalam voting. Karenanya, tidak pantas apabila Demokrat disalahkan akibat lolosnya mekanisme pilkada tidak langsung.

"Kalau mereka ikut walk out bersama kami, itu pilkada via DPRD itu tidak akan kuorum dan tidak akan terjadi. Kenapa sekarang Demokrat yang tidak ikut memilih disalahkan," kata Nurhayati kepada wartawan di kantor DPP Demokrat, Senin (29/9/2014).

Seharusnya, lanjut Nurhayati, fraksi partai lain yang sependapat dengan 10 perbaikan dalam RUU Pilkada usulan Demokrat dapat mengikuti langkah meninggalkan ruang sidang.

"Masyarakat harus tahu yang sebenarnya, apa yang terjadi. Kalau ada fraksi yang setuju penuh dengan syarat Demokrat kenapa tidak ikut walk out bersama kami. Seperti yang sebelumnya kalau memang tidak setuju kan walk out bersama-sama kami kalau memang menyetujui opsi kami," katanya.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan RUU Pilkada melalui mekanisme voting. Hasilnya, pemilihan kepala daerah dikembalikan lewat DPRD.