TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari UI, Muhammad Budyatna menilai SBY tidak tegas sehingga membuat pusing kader-kadernya. SBY di akhir masa tugasnya seharusnya bisa memberikan citra tegas dan tidak selalu berubah-ubah seperti 10 tahun masa pemerintahannya.

“SBY 10 tahun memerintah saya kira rakyat sudah tahu wataknya. Jadi tidak perlu lagi di akhir masa tugasnya dia seolah-olah tampil sebagai pihak yang pro rakyat. Rakyat tahu bahwa dia yang mengajukan UU itu, yah tegaskan saja sikapnya berikan penjelasan yang logis," ujar Budyatna menjawab wartawan, Senin (29/9/2014).

Menurutnya, rakyat juga tahu bahwa tidak mungkin FPD mengambil langkah tanpa perintah SBY. Kalau memang SBY tidak didengarkan maka itu tanda-tanda SBY akan segera ditinggalkan kader-kadernya.

Budyatna mengatakan, sebagai seorang yang akan segera melepaskan jabatannya, SBY agar memberikan contoh baik ke penerusnya Jokowi. Jika SBY tidak tegas, maka dirinya khawatir, Jokowi pun akan mengambil sikap tidak tegas itu dari SBY.

Seperti diberitakan, dalam pengambilan voting pengesahan RUU Pilkada, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih pilkada langsung oleh rakyat. Terdiri dari Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi PDI Perjuangan 88 orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 20 orang, dan Fraksi Hanura 10 orang.

Ada enam orang anggota dari Fraksi Demokrat yang tidak ikut aksi walk out, dan mendukung pilkada langsung. Sementara 226 anggota dewan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih secara solid mendukung pelaksanaan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.