TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti sejak awal sudah mengingatkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar memberikan perhatian khusus pada proses pengesahan RUU Pilkada di DPR.

"Kami sudah ingatkan SBY sejak awal (Minggu 14/9/2014) agar tidak menganggap remeh proses RUU Pilkada ini jika ingin tidak meninggalkan jejak hitam, karena ini esensi reformasi sejati yang diperjuangkan. Tapi, kemudian SBY sore di Youtube merespon bahwa tidak relevan mengaitkan saya dengan proses RUU Pilkada, walau kemudian SBY menyatakan Demokrat dukung pilkada langsung," ujar Ketua Pusaka Trisakti Rian Andi Soemarno, di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Rian menambahkan,  yang publik inginkan adalah bukan sekedar sikap SBY sebagai presiden. Akan tetapi sebagai Ketua Umum DPP Demokrat, agar konsisten ucapan dan perbuatan di paripurna saat itu.

"Jika sudah seperti ini untuk memulihkan kehormatan beliau bukan hanya sekedar teknis menandatangi atau tidak UU Pilkada. Tapi, SBY dapat buktikan kongkrit pada publik adanya komitmen bergandengan tangan bersama Jokowi-JK ke depan memberikan sumbangsih pemikiran mewujudkan Indonesia Maju, Berkualitas dan Demokratis baik diparlemen dan pemerintahan kedepan," tegas Rian, yang juga inisiator Relawan Indonesia Hebat ini.

Sebelumnya Minggu (14/9) Pusaka Trisakti mengingatkan SBY untuk mengawal RUU Pilkada.

"Jika paripurna nanti dia kembali ragu dan tidak sepenuh hati mendukung pilkada langsung. Ironisnya itu akan dianggap merupakan jejak hitam demokrasi yang ditinggalkan SBY di ujung karier politiknya. Itu diyakini akan menurunkan kulalitas dirinya selaku seorang yang demokratis hingga tersisa 20 persen saja," kata Rian.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menjawab tudingan tersebut Minggu (14/9/2014) malam dalam wawancara di Youtube.

"Jadi tidak relevan mengaitkan saya kalau justru saya yang harus bertanggung jawab dan dianggap meninggalkan titik hitam demokrasi. Yang berbeda pendapat siapa? Kenapa dilarikan ke SBY? Saat ini pun saya sedang berpikir keras," ujar SBY.