Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Dewan perwakilan Daerah (DPD 2014-2015 di MPR RI Bambang Sandono mengatakan pihaknya mengusulkan agar pemilihan pimpinan MPR RI periode 2014-2019 yang akan berlangsung Senin (6/10) di Gedung DPR untuk sedapat mungkin menghindari voting.

Pihaknya ingin mengedepankan berbicara, berembuk, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. kalau itu itu dibutuhkan agar semua terakomodasi dan tidak merasa kalah itu kalau misalnya, jumlah pimpinan itu agar di perluas, maka DPD akan menginisiasi perubahan tatib khusus mengenai jumlah pimpinan itu.

"Ini semua dimaksudkan supaya suasana politik di kita ini menjadi kondusif dan kami semau menjadi fokus untuk segera bekerja membangun bangsa, mensejahterakan masyarakat," kata Bambang di Jakarta, Minggu (05/10/2014), menanggapi agenda sidang MPR untuk acara pemilihan pimpinan MPR.

"Kami akan berembuk terus. Kita harus dengan sabar. Maka kami mengusulkan penambahan waktu kalau tidak memang dianggap tidak bisa selesai lebih baik mundur sedikit tapi semua happy, daripada kita tergesa-gesa ada yang kecewa," jelasnya.

Pihaknya menginginkan sarana pemilihan pimpinan MPR agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila yang keempat.

Sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk memaknai hakikat eksistensi lembaga MPR sendiri yang merupakan majelis atau forum yang melakukan permusyawaratan.

Baginya, DPD yang mewakilkan dari seluruh wilayah di Indonesia ingin mewujudkan kebersamaan dalam merah putih untuk menuju Indonesia Hebat.

Ia menuturkan bahwa DPD ingin menawarkan kepada semua fraksi yang ada di MPR agar bisa duduk bersama untuk bermusyawarah menghindari konflik.

Terlebih diharapkan semua fraksi bisa memanfaatkan praktik ketatanegaraan dalam pemilihan ketua MPR periode 2009-2014 lalu.

Bambang mengatakan perlu dipikirkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk menampung usulan dari DPD.

Misalnya memperpanjang waktu untuk memberi kesempatan dan membuka dialog yang lebih luas sehingga waktu tidak terburu-buru pada rapat pemilihan ketua MPR RI.

Menurutnya, jika hal tersebut dianggap perlu, bisa juga dirumuskan kembali jumlah pimpinan di MPR RI bisa menjadi tujuh atau bisa menjadi sembilan.

Ia berharap, mudah-mudahan solusi tersebut bisa membantu mencairkan suasana politik yang cenderung memanas akhir-akhir ini akibat pada kedua kelompok besar koalisi.

"DPD mengusulkan hal ini semata-mata untuk kepentingan bersama, agar bisa bersatu dan fokus terhadap membangun bangsa untuk kepentingan seluruh rakyat," katanya.

Adapun tema pada pemilihan pimpinan MPR yakni mengawal merah putih menuju Indonesia hebat.

Dijelaskan, bahwa DPD sendiri sampai sekarang belum memutuskan apakah posisi yang akan diambil. Pihaknya hanya menawarkan sembilan nama pada semua fraksi yang akan dipilih. Serta berapa kursi yang akan diberikan kepada DPD seluruhnya akan diserahkan kepada fraksi-fraksi.

"Jadi DPD itu sudah mempunyai sembilan calon," katanya.

Adapun sembilan nama calon pimpinan MPR yakni Asmawati, senator asal Sumatera Selatan; Abdul Gafar Usman, senator asal Riau; Hudarni Rani, senator asal Bangka Belitung; Oesman Sapta, senator asal Kalimantan Barat; Andi Mapetahang Fatwa, senator asal DKI Jakarta; Akhmad Muqowam, senator asal Jawa Tengah; John Pieris, senator asal Maluku; Hana Hasanah Fadel Muhammad, senator asal Gorontalo; dan Ajiep Padindang, senator asal Sulawesi Selatan.

"Jadi tugas kami ini memperjuangkan agar di antara sembilan nama itu yang menjadi pimpinan MPR. Tidak akan keluar dari 9 nama itu," katanya.

Sekretaris Kelompok DPD Asri Anas mengatakan pihaknya ingin mengambil sikap bahwa tidak boleh lagi polarisasi politik di DPR itu suasananya di bawa ke MPR.

Dikatakan sesuai dengan pasal 172 untuk mengubah tata tertib (tatib) tidaklah susah susah, karena hanya perlu 70 tanda tangan inisiatif dari tiap anggota.

Ia memaparkan bahwa besok siang pada pukul 13.00 WIB akan ada rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi-fraksi dan partai-partai politik dengan DPD. Pihaknya berjanji akan melakukan stanging politik untuk berdiri di tengah-tengah.

Ia melihat bahwa polarisasi politik di luar MPR sangatlah gencar, namun di satu sisi seluruh masyarakat ingin DPD bisa mencairkan suasana politik. Guna menjalankan prinsip musyawarah dengan benar.

Disebutkan bahwa satu dua hari belakangan pihaknya telah menjalankan lobi-lobi secara maksimal, bahkan, kata dia, terhitung mulai malam ini pihaknya ingin mengajak partai-partai dan fraksi-fraksi duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar yang terbaik.

"Kami akan berjuang supaya ke dua kelompok (KMP dan KIH) merasa terwakil jadi sama sekali tidak ada yang ditinggalkan. Kalau melihat polarisasi tatib sekarang itu secara otomatis akan ada kelompok yang merasa menang dan tidak menang," katanya.

Ditambahkan, pihaknya tidak begitu memfokuskan apakah DPD menjadi ketua atau tidak. Ia menekankan bahwa posisi DPD sekarang mengawal merah putih menuju Indonesia hebat.