TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Chozin Chumaidy, berpendapat partainya akan sangat senang bila ada salah seorang kader partai berlambang Ka'bah itu yang bisa ditarik masuk ke kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).

Kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014), Chozin menyebutkan bahwa PPP harusnya merelakan kadernya itu, demi negara, dan sang kader harus merelakan jabatan partai.

"Tapi itu pendapat pribadi saya lho, kalau soal arah koalisi, itu terserah Muktamar," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Chozin menyebutkan selama program-program Jokowi - JK dianggap baik untuk kemajuan Indonesia, terutama untuk umat Islam. Maka PPP pasti mendukung dan mewakafkan kadernya yang didapuk.

Menteri Agama (menag) Suryadharma Ali yang merupakan kader PPP, saat ini digadang-gadang akan melanjutkan jabatannya sebagai Menag di kabinet Jokowi - JK. Walau pun demikian, PPP bukan lah pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang mengusung Jokowi - JK.

PPP hingga kini masih tercatat sebagai pendungu Koalisi Merah Putih (KMP), walau pun pada pemilihan pimpinan MPR pekan lalu, PPP sempat mengalihkan dukungannya pada KIH karena KMP tidak mendukung kader PPP maju sebagai pimpinan MPR.

Buntut dari sikap PPP di pemilihan pimpinan MPR, partai tersebut kembali mengalami konflik internal. Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) berencana menggelar Mukhtamar ke-8 partai pada 23 Oktober mendatang, sedangkan Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Romy berencana menggelar Mukhtamar pada 15 Oktober mendatang.

"Mahkamah memutuskan Mukhtamar yang sah itu yang panitiannya ditetapkan oleh pak Suryadharma ali dan Romy," tandasnya. (NURMULIA REKSO PURNOMO).