TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, suhu politik Indonesia telah mereda, terutama setelah bertemunya Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Namun hal tersebut tidak menjadi jaminan pemerintahan Jokowi-JK bebas dari serangan politik.

Seperti diutarakan oleh pengamat politik dari populi center, Nico Harjanto dalam diskusi yang bertajuk "Menjaga Jokowi-JK" di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).

"Saya kira akan selalu ada serangan politik ya, entah dari orang yang merasa tidak suka dengan gaya politik atau gaya kepemimpinan Jokowi-JK. saya kira itu akan datang dari kelompok yang bukan tergolong mainstream, namun yang sesaat dengan kepentingan yang sempit," ujar Nico.

Nico memprediksi alasan yang akan dijadikan serangan oleh pihak yang bersebrangan tersebut nantinya cenderung mengada-ada dan dipaksakan. Argumentasi yang diutarakan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi

"Alasan untuk menyerang pun tidak sesuai dengan realitas yang ada," ujar Nico.

Serangan yang mesti diantisipasi oleh pemerintahan Jokowi-JK yakni terkait kebijakan penaikan harga BBM yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu juga tuduhan terkait nepotisme dalam pengangkatan pejabat lembaga negara

"Tuduhan-tuduhan yang akan yang diutarakan seperti tuduhan terkait masa lalu, kekuatan nepotisme, nanti rakyat akan tahu sendiri bagaimana pemerintahan mengelola negara ini, dengan tata kelola yang baik dan proses pemerintahan yang transparan semua akan terlihat kebenarannya," ujar Nico.