TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku bakal terus menagih janji Presiden Joko Widodo. Terutama janji-janji Jokowi dalam mendukung penyelesaian permasalahan Jakarta.

Ahok mencontohkan perubahan wewenang jalan provinsi dan jalan negara. Hal itu diupayakan agar perbaikan jalan di Jakarta dapat langsung dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, tanpa lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat.

"Wewenang itu kasih ke DKI semua, termasuk pengelolaan Gelora Bund Karno dan kawasan Kemayoran," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/10/2014).

Ia juga bakal menagih janji Jokowi soal pembenahan transportasi Ibu Kota. Yang pasti, Jokowi telah memiliki konsep menarik terkait pembenahan transportasi massal. Termasuk program percepatan pembangunan loopline kereta api yang menyambungkan Tangerang-Bogor-Bekasi.

Jokowi juga menjanjikan untuk memberi alokasi lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk bantuan tingkat kabupaten/kota.

"Beliau pernah ngomong ke saya untuk mengurangi alokasi ke kementerian dan dialokasi khusus ke tiap kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar per tahunnya. Uang itu kalau digunakan untuk membangun infrastruktur, pasti akan kencang pembangunannya," kata Ahok.

Untuk penanggulangan banjir, Jokowi berjanji untuk membantu menyelesaikan pembangunan Waduk Ciawi, di Bogor, Jawa Barat. Kemudian percepatan normalisasi 13 sungai besar di Jakarta.

"Termasuk percepatan peninggian tanggul raksasa di pantai utara Jakarta. Prinsipnya pengerukan dan normalisasi 13 sungai di Jakarta masih kewenangan Kementerian PU," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.