Presiden agar Percepat Pembangunan di Indonesia Timur
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk lebih memperhatikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah timur
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaukus Indonesia Timur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk lebih memperhatikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari wilayah timur Indonesia.
“Kami menunggu kerja cepat dan hasil yang efektif dari pemeritahan Jokowi dan JK, terutama dalam menangkap aspirasi pembangunan, sehingga wilayah timur Indonesia dapat lebih berkembang,” kata Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD RI Nono Sampono, Rabu (22/10/2014).
Permintaan Anggota DPD asal daerah pemilihan Maluku ini disampaikan usai melakukan rapat bersama dengan sejumlah anggota DPD lainnya dari 13 provinsi wilayah timur Indonesia guna menyikapi isu yang berkembang terkait formulasi kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Kaukus Indonesia Timur DPD RI mengingatkan agar Jokowi-JK dapat memperbaiki kinerja pemerintahan sebelumnya yang terasa belum optimal melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari masyarakat wilayah timur.
Kurangnya perhatian pemerintah pusat selama ini, ujar Nono, dapat dilihat dari masih banyaknya provinsi dan kabupaten yang tergolong sebagai daerah miskin atau tertinggal. “Wilayah di Indonesia timur paling tertinggal. Predikat daerah tertinggal dan miskin paling banyak berada di wilayah timur kita ini,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dari 183 daftar kabupaten daerah tertinggal, 112 di antaranya berada di wilayah timur Indonesia. Daerah-daerah tertinggal itu tersebar di 13 provinsi yang di wilayah timur, terutama sejumlah kabupaten di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Padahal, tambah Nono, banyak dari daerah tertinggal itu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti dengan Papua Nugini, Australia atau Timor Leste. “Belum meratanya pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan ini sangat memprihatinkan, bahkan berpotensi mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI,” tegas purnawirawan TNI AL ini.
Terkait keterwakilan atau representasi wilayah timur, M Syibli Sahabuddin, anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, mengatakan visi Indonesia Hebat yang diusung oleh Jokowi-JK sudah seharusnya memperhatikan representasi seluruh wilayah dalam struktur kabinet mendatang.
“Dalam memilih menterinya, Jokowi tidak cukup hanya melihat integritas dan track record saja, melainkan juga harus memilih menteri yang merepresentasikan wilayah dari Sabang sampai Merauke,” katanya.