TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar tidak melihat kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai kemajuan dari era sebelumnya. Haris menyoroti nama Ryamizard Ryacudu yang masuk jajaran kabinet Jokowi-JK sebagai menteri pertahanan.

"Saya mau bilang tidak lebih baik (dari era Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Haris dalam wawancara di Kompas TV, Minggu (26/10/2014).

Haris mengatakan sosok Ryamizard sangat kontroversial. Apalagi tidak ada pengadilan HAM yang memutuskan perkara tersebut.

"Makanya kita berharap pemerintahan baru bentuk pengadilan HAM.  Jokowi harus mendorong, SBY dulu 10 tahun tidak ada pengadilan," kata Haris.

Akhirnya, kata Haris, pelanggar HAM bisa menjadi pimpinan partai. Bahkan dapat melenggang bebas dan masuk ke ruang-ruang formal. Haris mengaku ingat Ryamizard pernah berbicara bahwa HAM dan Demokrasi adalah ancaman NKRI. Padahal, demokrasi merupakan suatu konstitusi.

"Saya pikir presiden kita salah info memilih nama (Ryamizard). Itu yang penting. Dulu ada Wiranto, diganti," imbuhnya.

Haris menyayangkan banyaknya orang muda profesional yang tidak direkrut Jokowi sebagai menteri. "Gambaran kabinet, hanya mempertemukan kelompok Jokowi, kubu Megawati dan kubu JK, tiga ini, sekali lagi kabinet ini banyak orang partai," ujarnya.