Pengamat: Kabinet Jokowi Tak Lepas dari Kompromi Politik
"Hal itu terlihat dari nama-nama orang dekat dan pengurus teras parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDI Perjuangan."
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Heri Budianto menilai nama-nama menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK tak lepas dari kompromi politik. Meski komposisinya dibalut dengan istilah profesional, aroma kompromistik politik tak bisa dilepaskan.
"Hal itu terlihat dari nama-nama orang dekat dan pengurus teras parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDI Perjuangan sebagai pemilik saham terbesar," kata Heri kepada wartawan melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (27/10/2014).
Munculnya Puan Maharani, Rini Sumarno, Tjahjo Kumolo membuktikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat berpengaruh. "Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Bu Mega. Kedua memiliki posisi strategis," kata Heri.
Penunjukkan nama-nama menteri dari PDI Perjuangan, sambung Heri, paling rumit dan paling kuat datang dari dorongan Megawati. Melihat partai lain relatif lebih tenang dan tanpa gejolak.
"Dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi sang menteri. Misalnya penunjukan Menteri Hukum dan HAM dari PDI Perjuangan ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," kata Heri.
Menteri PAN dan Birokrasi, lanjut Heri, juga mestinya paling pas diisi mantan birokrat atau orang yang memiliki wawasan akademis di bidang ini. Termasuk menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Saya berpikir Bu Nurbaya pas di Menpan dan Birokrasi," katanya.
Heri mengatakan ekpektasi Presiden Jokowi terhadap kabinetnya terlalu tinggi, dan itu bisa dilihat dari pertama, penamaan Kabinet Kerja yang tentunya memiliki makna sangat aplikatif.
Kedua, pernyataan presiden ketika memperkenalkan menterinya satu persatu lengkap dengan latar belakang dan harapan, merupakan ekspektasi tinggi.
"Kadang ada menteri yang dipuji berlebihan, tentu ini menjadi beban jika ternyata menteri tersebut tidak mampu bekerja," ujarnya.
Heri menuturkan cara Presiden mengumumkan dan memperkenalkan para menterinya merupakan tradisi baru yang dibangun Presiden Jokowi. Karena sangat berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.