Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Dede Yusuf menilai Kabinet Kerja Jokowi-JK sulit untuk langsung bekerja pada tahun pertama.

Menurutnya,  hal tersebut dikarenakan adanya kementerian baru. Selain itu, Jokowi juga mengubah lewat pemisahan dan penggabungan di beberapa kementerian sektor pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup dan kehutanan.

"Konsekuensinya kabinet butuh waktu untuk adaptasi dan penyesuaian dalam hal anggaran dan administrasi serta ketatanegaraan. Ini tidak mudah dan tidak bisa cepat," ujar Dede di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menambahkan, setidaknya energi menteri dalam Kabinet Kerja di tahun pertama akan habis untuk penyesuaian, bukan langsung kerja seperti yang diinginkan Jokowi.

Seharusnya Jokowi tidak perlu melakukan perombakan besar di kabinet bila ingin langsung bekerja melayani rakyat. Lebih baik Jokowi memakai postur Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono.

Alasannyam jumlah kementerian di kabinet SBY dan Jokowi tidak jauh beda. Terkait program pembangunan pun, pemerintahan sebelumnya sudah merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga 2025.

"Komitmen pembangunan prorakyat tidak dapat dilihat dari perombakan kabinet, melainkan dari penunjukan figur menteri profesional dan politik anggaran serta kesinambungan. Apa yang Pak SBY lakukan tinggal dilanjutkan saja," sarannya.

Dede tetap menghormati hak prerogatif Jokowi menyusun kabinetnya. Ia mewanti-wanti, apabila adaptasi kelembagaan dan anggaran menghabiskan energi, maka rakyat yang akan menjadi korban.

"Awal era reformasi di mana perombakan besar dilakukan, akibatnya malah tidak bisa melakukan pembangunan. Apa yang Pak SBY lakukan selama 10 tahun dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat jangan sampai dihapuskan," tambahnya.