TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menangkap delapan nama calon menteri bermasalah mendapatkan dukungan. Keluarga Besar Marhaenis (KBM) salah satu yang mendukung langkah tersebut, mereka siap mengawal KPK.

“Komitmen kami adalah pemerintahan Jokowi – JK yang bersih. Karena itu, pernyataan KPK saat pelantikan kabinet yang menegaskan akan menangkap delapan nama yang masuk dalam daftar kuning dan merah akan kita dukung,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis Fachruddin Kamis (30/10/2014) malam.

Fachruddin meyakini, KPK telah memiliki bukti awal yang kuat terkait nama-nama yang dimasukkannya dalam daftar kuning dan merah. Pasalnya, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak akan gegabah memberikan rekomendasi kepada Jokowi agar tidak memilih nama-nama itu menjadi menteri.

“Pernyataan KPK tentunya memiliki sandaran bukti yang kuat. Karena itu kita terus dorong agar KPK bisa membuktikanya pada publik. Siapakah delapan nama itu, tersangkut kasus apa? Dan bagaimana tindakan KPK,” ujarnya.

Sekretaris Jendral (Sekjen) KBM, Yulianto W. Rahardjo menilai, pengungkapan nama-nama yang masuk daftar kuning dan merah KPK sangat penting. Karena dengan begitu, keresahan para calon menteri yang gagal masuk kabinet kerja bisa dihilangkan.

“Mereka tentu bertanya-tanya, apakah nama mereka masuk dalam daftar KPK atau tidak. Mereka tentu tidak ingin namanya tercemar jika pengungkapannya tidak dilakukan secepatnya. Agar publik tenang dan pemerintah juga bisa fokus bekerja,” tuturnya.

Sebelumnya, Anggota DPR dari PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap nama-nama menteri jika ada yang mendapat catatan kuning dan merah. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah.

“Malaikat sekalipun akan kita jebloskan ke penjara kalau bersalah. Saya mohon dengan hormat kepada Pak Abraham Samad (Ketua KPK), yang mengalir darah tentara, ayahnya tentara, tunjukkan merahmu. Kalau ada benar stabilo merah, segera tangkap, bongkar saja,” paparnya.

Seperti diketahui polemik menyertai pembentukan kabinet Kerja Jokowi-JK. Salah satunya terkait dengan tetap masuknya nama yang mendapatkan catatan merah dari KPK. Nama Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi salah satu nama dari jajaran kabinet yang disorot. Pasalnya Rini sempat diperiksa dalam kasus BLBI oleh KPK.