TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung alot setelah ada keinginan pemilihan Ketua Umum Partai Berlambang Kabah tersebut secara aklamasi.

Apalagi diawal nama Djan Faridz muncul dipilih secara aklamasi menggantikan posisi Suryadharma Ali saat acara pandangan umum dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Hal tersebutlah yang membuat peserta muktamar menjadi ricuh karena mendapatkan penolakan.

Steering committee (SC) acara Muktamar PPP yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Fernita Darwis mengungkapkan kericuhan dikarenakan adanya keinginan untuk mempercepat acara.

"Tadinya kemarin saya mau Muktamar dipersingkat, supaya mempersingkat waktu rundown acara saya padatkan misalnya (acara) jawaban DPP (Dewan Pimpinan Pusat) terhadap pandangan umum DPW. Itu saya gabung, tapi ternyata teman-teman maunya ingin waktu sesuai jadwal," ungkap Fernita melalui sambungan teleponnya, Sabtu (1/11/2014).

Ia mangatakan pemilihan Djan Faridz secara aklamsi semalam didasarkan pandangan DPW. Selaku pimpinan sidang semalam, Fernita membacakan pointer-pointer yang disampaikan DPW saat memberikan pandangan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Suryadharma Ali selaku ketua umum.

"Semua perwakilan DPW mencalonkan Djan Faridz. Kan per regional diantaranya Sumatera dibagi dua region, Jawa dua region, Kalimantan satu region, Sulawesi dan Maluku satu region, jadi sudah mewakili regionalnya masing-masing," ungkapnya.

Dikatakan Fernita, sebetulnya tidak ada penolakan terhadap Djan Faridz. Penolakan dilakukan peserta muktamar lebih kepada percepatan jadwal muktamar yang dilakukannya.

"Yang mereka tolak saya mempercepat beberapa jadwal," ucapnya.

Saat ini, Fernita mengklaim jumlah peserta muktamar dihadiri 435 DPC dan 31 DPW. Sehingg teknis penentuan siapa yang akan menjadi ketua umum PPP dikembalikan kepada peserta Muktamar.

"Tergantung peserta maunya. Sekarang masih sidang komisi," katanya.