Tribunnews.com, Jakarta - Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatullah menilai masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah masalah harkat dan martabat bangsa Indonesia dan bukan hanya sekadar untuk solusi menjawab kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan. Menurut Poempida, BNP2TKI harus dapat menjadi tulang punggung bagi tegaknya konstitusi terutama dalam hal: "...melindungi segenap Bangsa Indonesia".

"BNP2TKI ke depan harus menunjukkan panguatan pada basis pengawasan dan perlindungan bagi para TKI," ujarnya di Jakarta, Senin (10/11).

Mantan Wakil Ketua Timwas TKI DPR ini menekankan pentingnya ketegasan pengawasan harus didukung dengan penegakan hukum dalam hal penempatan yang seringkali terjadi eksploitasi berlebih, sehingga akan terjadi efek jera bagi para mafia TKI. (baca juga: Kualitas Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Masih Rendah)

"Transparansi pengawasan pun harus terus diimplementasikan dan disosialisasikan langsung kepada publik, agar publik tahu siapa-siapa pemain-pemain nakal dan pemain-pemain yang taat kepada aturan, sehingga terjadi mekanisme "rewards and punishment" yang jelas," ujarnya.

Ditegaskannya, basis perlindungan dapat didukung dengan pemutakhiran data dan sistem pendataan yang memiliki akurasi, integritas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sumber data yang baik, lanjut ia, mekanisme perlindungan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan akurat.

Mengingat pembangunan maritim akan menjadi sektor unggulan Pemerintahan ini, maka basis pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) yang banyak menuai permasalahan yang luar biasa harus mendapat perhatian khusus. Sehingga basis perlindungan terhadap para ABK yang bekerja di Luar Negeri dapat dilakukan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia Indonesia.

"Bekerjasama dengan Kepolisian dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memerangi perdagangan manusia Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri," pungkas Ketua Umum Orkestra ini.