TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatulloh meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mengusut tuntas 17 Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tertangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

"Kami meminta Menaker usut tuntas 17 PPTKIS yang tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat memberangkatkan TKI ke UEA dan Qatar, padahal kedua negara tersebut saat ini sedang proses moratorium," tegas Poempida di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).

Poempida menegaskan, 17 PPTKIS yang tertangkap itu adalah para pemain ilegal tulen yang "dipelihara" oleh oknum tertentu. Di satu sisi penempataan TKI dimoratorium tapi di sisi lain keberadaannya yang ilegal dipelihara alias "diternak" oleh oknum-oknum tertentu.

"Menaker bisa bersinergi dengan Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut," ucapnya.

Selain itu, Poempida juga meminta Menaker memeriksa medical yang tergabung dalam Gamca--organisasi medical yang berpusat di Riyadh, Saudi Arabia--yang dengan sengaja mengatur dalam negeri kita.

"Apjati sudah mengirim surat keberatan ke Menkes (Nafsiah Mboi) namun tidak digubris," katanya.

Para TKI yang dikirim ke Timur Tengah meskipun negara moratorium harus ada medical dari Gamca. Jadi kalau tidak ada medical dari Gamca tidak bisa masuk ke negara Timur Tengah.

"Dalam konteks ini, Gamca ikut berperan aktif membantu TKI non prosedural/ilegal dimana-mana," ujarnya.