TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai langkah Ari Soemarno, mantan Direktur Utama PT Pertamina memanggil senior Vice Presiden Direktorat Hulu Pertamina dan memerintahkan untuk menyusun konsep pembubaran Direktorat Gas di Pertamina, sudah terlalu jauh.

Menurut Marwan, Ari Soemarno harusnya sadar diri karena tak lagi menjabat sebagai Dirut Pertamina sehingga tak memiliki wewenang memanggil senior vice presiden Direktorat Hulu Pertamina, bahkan memberi perintah.

"Kalau caranya seperti itu tidak benar, ini bukan negara preman. Harus jelas doang aturannya, kan ada menteri BUMN dan ESDM dan Kemenkeu," kata Marwan saat dihubungi, Minggu (15/11/2014).

Menurutnya, Ari sebaiknya jangan menganggap bahwa dirinya dekat dengan penguasa sehingga bisa mencampuri pengelolaan Pertamina. Meski kakak kandungnya yakni Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN tak lantas Ari punya wewenang untuk merecoki Pertamina.

"Kan harus melalui sistem. Saya pikir ini kan sektor stategis, harus melibatkan Pak Jokowi dan Pak JK, tidak bisa bertindak seperti itu," katanya.

Sementara itu, arogansi yang dilakukan Ari makin menguatkan dugaan tak berdayanya pemerintah menghadapi Soemarno connection. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng menyebut memang ada indikasi kuat keinginan Soemarno cs menguasai BUMN terutama Pertamina.

"Sebelumnya, ada gelagat keluarga Soemarno untuk menguasai bisnis migas di tanah air," kata Salamuddin dalam diskusi 'Menolak Kenaikan BBM' di Bakkoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat.