TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah seharusnya mendengarkan usulan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menyarankan Indonesia keluar dari G20.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng, mengatakan keanggotaan Indonesia di G20 memang jelas-jelas merugikan.

Dalam diskusi "Menolak Kenaikan BBM" di Bakkoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014), Salamudin mengatakan organisasi G20 dibuat untuk melindungi negara-ekonomi negara maju dengan membuka akses pasar sebesar-besarnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Justru kita kan tidak bisa mendapat bebas bea impor karena keanggotaan di G20. Keanggotaan G20 cuma menguntungkan asing," katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, salah satu yang dikeluhkan Susi adalalah Indonesia kehilangan ratusan juta USD per tahunnya dari sektor perikanan.

Kata dia, Indonesia harus membayar pajak sekitar 10 persen untuk penjualan hasil laut Indonesia, dan nilai pajak itu bisa mencapai ratusan dollar AS. Bila keluar, Indonesia bisa menghemat ratusan juta dollar AS.

Dengan menjadi anggota G20 Indonesia akan dimudahkan untuk mendapat pinjaman dari negara-negara donor.

Menurut Salamudin, pinjaman tersebut merupakan ancaman karena bisa jadi aset-aset Indonesia dikuasai asing karena hutang-hutang tersebut.

"Kalau kita keluar dari G20 justru kita tidak dirugikan, tidak ada ruginya. Usulan ibu Susi harus didengar pemerintah," tandasnya.